RRI.CO.ID, Ende - Persoalan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Flores Timur (Flotim) kembali menjadi sorotan tajam dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur. Organisasi ini menggelar forum tatap muka bertajuk "Jaring Aspirasi Guru Honorer" pada Selasa, 3 Maret 2026, guna membedah ketimpangan nyata antara beban kerja dan upah yang diterima para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut.

Bertempat di Aula La Mennais, Larantuka, kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 500 guru honorer dari berbagai jenjang Pendidikan. Mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, yang datang dari daratan Flores, Pulau Adonara, hingga Pulau Solor. Dalam forum terbuka tersebut, terungkap sejumlah persoalan krusial yang mengancam keberlangsungan hidup para tenaga pendidik non-ASN. Beberapa isu utama yang mengemuka antara lain:

Pertama; ketidakpastian status dimana tertutupnya akses seleksi PPPK dan moratorium CPNS yang membuat masa depan guru honorer kian buram.

Kedua; anomali kebijakan dana BOS, munculnya fenomena guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang justru tidak lagi menerima gaji pokok karena aturan juknis BOS yang tidak mengakomodasi pembayaran honor bagi mereka.

Ketiga; penurunan pendapatan karena kebijakan efisiensi dana desa yang berdampak langsung pada merosotnya penghasilan Guru Tenaga Kontrak (TKK).

Keempat; kendala administrasi terkait masalah pendataan Dapodik, sulitnya penerbitan NUPTK, hingga persoalan linieritas yang seringkali menghambat pencairan hak-hak guru.

Suasana sempat haru ketika beberapa guru yang telah mengabdi selama lebih dari 30 tahun menceritakan perjuangan mereka bertahan hidup dengan status yang tidak kunjung berubah.

Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian, menegaskan bahwa organisasi profesi ini berkomitmen penuh melakukan pengawalan hingga ada perubahan kebijakan yang signifikan.

"Guru honorer harus mendapatkan kesejahteraan yang setara dengan guru ASN, karena beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban sama. Ini adalah perjuangan panjang yang tidak boleh berhenti," ujar Maksimus di hadapan ratusan peserta.

Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Albertus Ola Sinuor, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan dukungannya secara penuh. Ia mengakui bahwa banyak dari aspirasi ini memerlukan intervensi kebijakan dari Pemerintah Pusat.

`Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, koordinasi lintas lembaga akan segera dilakukan di tingkat nasional. Maksimus Masan Kian dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada 5 Maret 2026, yang kemudian akan disusul oleh Ketua DPRD Flotim pada 7 Maret 2026.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk menemui kementerian terkait guna mengadvokasi nasib guru honorer, tenaga kependidikan, serta operator sekolah asal Flores Timur agar mendapatkan keadilan dan keberpihakan dari negara.