RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Dampak konflik militer di kawasan Timur Tengah mulai terasa pada sektor penerbangan internasional dan berimbas hingga Indonesia. Hingga Sabtu malam, 28 Februari 2026 pukul 21.00 WIB, delapan penerbangan internasional tercatat mengalami pembatalan maupun penundaan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Ngurah Rai Bali, dan Kualanamu Medan berdasarkan data Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pergerakan penumpang di Bandara Komodo, Labuan Bajo, terutama kedatangan dan keberangkatan warga negara asing (WNA).

Mengantisipasi kemungkinan gangguan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo meningkatkan kesiapsiagaan operasional. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mathaus, mengatakan penyesuaian penempatan petugas telah dilakukan sesuai perkembangan jadwal penerbangan internasional.

“Kami telah menyesuaikan penempatan petugas di area kedatangan dan keberangkatan internasional sesuai dengan perkembangan penerbangan di Bandara Komodo,” ujarnya, Selasa malam, 3 Maret 2026.

Selain penguatan personel, pihaknya melakukan pemantauan berkala melalui saluran resmi serta koordinasi intensif dengan pengelola Bandara Komodo, maskapai, dan instansi terkait. Langkah ini dilakukan guna mencegah potensi penumpukan penumpang maupun risiko overstay akibat perubahan jadwal penerbangan.

Sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Surat Nomor IMI-GR.01.01-133 tertanggal 1 Maret 2026. Melalui surat tersebut, seluruh kantor imigrasi di Indonesia diinstruksikan memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dengan masa berlaku maksimal 30 hari bagi WNA yang terdampak gangguan penerbangan.

Kebijakan tersebut juga mencakup pembebasan denda overstay bagi penumpang yang terdampak langsung situasi tersebut.

Imigrasi Labuan Bajo memastikan pelayanan keimigrasian tetap berjalan optimal dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa di tengah dinamika global yang memengaruhi mobilitas internasional.