RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG pada tiga belas desa penerima program nasional. Percepatan pembangunan tersebut dibahas melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq bersama perangkat daerah serta mitra pelaksana pada Jumat, 27 Februari 2026.

Rapat percepatan pembangunan dilaksanakan di ruang rapat Bupati Lembata dengan melibatkan pemerintah daerah serta unsur pelaksana kegiatan lapangan. Hadir dalam kegiatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Satgas bersama perwakilan Badan Gizi Nasional dan perusahaan pelaksana.

Sebanyak tiga belas desa telah memperoleh Surat Keputusan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan fasilitas pelayanan pemenuhan gizi masyarakat desa. Desa penerima program meliputi Atawai, Bolibean, Tapobali, Atakera, Lamalera A, Puor B, Dulir, Atakore, Nubaboli, Nubatolojo, Ile Kerbau, Lusilame, serta Lamanuna.

Bupati Lembata menegaskan pentingnya laporan perkembangan pekerjaan dari setiap lokasi pembangunan guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai perencanaan awal. Ia meminta seluruh tahapan pekerjaan memiliki jadwal jelas serta dilakukan evaluasi rutin agar target penyelesaian pembangunan dapat tercapai.

“Setiap tahapan harus memiliki jadwal yang jelas dan dievaluasi secara berkala agar pekerjaan berjalan sesuai target pembangunan,” ujar Bupati.

Pernyataan tersebut disampaikan guna memastikan koordinasi antar pihak berjalan efektif selama pelaksanaan pembangunan berlangsung. Koordinasi tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran pembangunan fasilitas pelayanan gizi bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah menilai pembangunan SPPG menjadi bagian penting dalam mendukung program peningkatan kualitas kesehatan serta pemenuhan gizi masyarakat. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pelayanan gizi secara merata hingga wilayah pedesaan dan kawasan terpencil Kabupaten Lembata.

Pemerintah Kabupaten Lembata menyatakan komitmen penuh untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai jadwal melalui pengawasan dan evaluasi rutin. Upaya percepatan dilakukan agar fasilitas pelayanan gizi segera dimanfaatkan masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.