RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Ruang Rapat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Forum tersebut memfinalisasi penetapan cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan di NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta klaster DKI Jakarta sebelum dilaporkan secara resmi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI.

Dalam pertemuan itu, Johni menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTT sebagai tuan rumah utama PON XXII/2028. Ia menyebut penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut bukan sekadar kompetisi, melainkan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor pariwisata daerah.

Pelaksanaan pertandingan di NTT dirancang tersebar di Pulau Timor, Sumba, Flores, Rote Ndao, dan Alor sebagai upaya pemerataan dampak pembangunan.

Meski menghadapi tantangan waktu persiapan sekitar 2,5 tahun serta keterbatasan fiskal daerah, Johni optimistis seluruh hambatan dapat diatasi melalui kolaborasi lintas daerah dan dukungan pemerintah pusat. Pemprov NTT, lanjutnya, telah menyiapkan master plan venue dengan prinsip optimalisasi fasilitas yang ada, baik milik pemerintah, universitas, lembaga vertikal, maupun lembaga keagamaan, dengan revitalisasi sesuai standar PB PON.

Dari sisi regulasi, NTT juga telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dana Cadangan PON sebagai payung hukum pembiayaan. “Kami telah menyiapkan payung hukum melalui Perda Dana Cadangan PON. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan PON 2028,” ujar Wagub.

Sementara itu, Ketua Umum KONI NTB H. Mori Hanafi berharap Surat Keputusan penetapan tuan rumah segera diterbitkan agar kepastian teknis dan anggaran semakin jelas. Ia menegaskan NTB tidak akan membangun venue baru karena kesiapan infrastruktur telah mencapai sekitar 80 persen.

Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menambahkan rapat tersebut juga menekankan pentingnya payung hukum bagi DKI Jakarta dalam penggunaan APBD untuk mendukung pelaksanaan PON.

Dalam kesepakatan akhir, NTT ditetapkan menyelenggarakan 22 cabang olahraga, NTB 26 cabang olahraga, dan klaster DKI Jakarta 14 cabang olahraga. Selain itu, terdapat empat cabang olahraga yang digelar bersama oleh NTT dan NTB dengan pembagian disiplin berbeda.

Penandatanganan berita acara dilakukan oleh Wakil Gubernur NTT, Ketua Umum KONI NTB, Ketua Umum KONI DKI Jakarta, serta Wakil Ketua Umum I KONI Pusat sebagai dasar pelaporan resmi kepada Menteri Pemuda dan Olahraga RI.