Strategi Mitigasi Pemprov NTT Siapkan Pelatihan dan KUR untuk PPPK

RRI.CO.ID, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan strategi mitigasi berupa pelatihan dan dukungan kewirausahaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berpotensi terdampak kebijakan pembatasan belanja pegawai mulai 2027.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari antisipasi terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Pemprov NTT menyiapkan program pelatihan peningkatan keterampilan agar PPPK terdampak dapat beralih ke sektor lain, termasuk kewirausahaan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu alternatif pembiayaan usaha mandiri.

“Kita harus mencari cara agar mereka tetap bisa hidup dan membiayai keluarganya. Wirausaha dengan dukungan KUR bisa menjadi salah satu solusi,” ujarnya.

Menurutnya, pelatihan akan diarahkan pada penguatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar dan potensi ekonomi daerah. Pendampingan juga akan disiapkan agar proses transisi berjalan lebih terstruktur.

Pemprov NTT berharap terdapat solusi komprehensif, baik melalui penyesuaian kebijakan pusat maupun strategi penguatan ekonomi daerah, guna meminimalkan dampak sosial dari penyesuaian fiskal yang akan berlaku pada 2027.