RRI.CO.ID, Manggarai – Kinerja pelaksanaan APBN Regional Wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada hingga 31 Januari 2026 menunjukkan capaian yang cukup positif. Pada tingkat penyerapan anggaran Januari 2026 tercatat sebesar 12,34 persen, terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 3,45 persen dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 14,38 persen.

Dibandingkan periode yang sama tahun 2025, realisasi anggaran hingga Januari 2026 mengalami kenaikan sebesar 8,74 persen yang ditopang oleh meningkatnya penyaluran TKD sebesar 9,44 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 8,17 persen serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 14,25 persen.

Sementara itu, realisasi BPP justru mengalami penurunan sebesar 2,61 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkurangnya alokasi anggaran BPP tahun 2026, dari Rp940,67 miliar pada 2025 menjadi Rp750,19 miliar pada 2026.

Penurunan realisasi BPP terutama terjadi pada komponen Belanja Pegawai yang turun 16,09 persen, akibat pengalihan pembayaran gaji Kementerian Agama ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sisi lain, Belanja Barang dan Belanja Modal justru menunjukkan kinerja positif dengan kenaikan masing-masing sebesar 56,95 persen dan 191,04 persen.

Kepala KPPN Ruteng, Akhmad Zainuddin, menjelaskan bahwa lonjakan realisasi Belanja Barang yang mencapai Rp2,72 miliar tersebut salah satunya dipicu oleh percepatan belanja pada UPBU Komodo. Realisasi Belanja Barang UPBU Komodo pada Januari 2026 meningkat menjadi Rp2,40 miliar, dari sebelumnya Rp1,33 miliar pada Januari 2025. "Kenaikan signifikan Belanja Modal sebesar 191,04 persen juga dipengaruhi oleh percepatan realisasi anggaran pada sejumlah satuan kerja berpagu besar," ujarnya.

Lebih lanjut, Akhmad menyebut sejumlah satuan kerja yang telah melakukan percepatan realisasi Belanja Modal, di antaranya MTsN 2 Manggarai Barat sebesar Rp50 juta serta MAN Manggarai Barat sebesar Rp17 juta. Ia berharap, percepatan realisasi belanja tersebut terus berlanjut pada periode berikutnya sehingga memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Di sisi pendapatan, Akhmad mengungkap realisasi penerimaan pajak dan non-pajak hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp29,14 miliar, atau menurun 25,22 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan Januari 2025 yang mencapai Rp38,97 miliar.

Penurunan tersebut terutama disebabkan tidak adanya setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pengembalian belanja modal tahun anggaran sebelumnya, yang pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp14,50 miliar. "Jika dilihat lebih rinci, penerimaan pajak justru mengalami kenaikan sebesar Rp7,10 miliar atau 42,49 persen," katanya.

Sebaliknya, pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Akhmad menjelaskan terjadi penurunan signifikan sebesar Rp16,93 miliar. Selain dipengaruhi oleh tidak adanya setoran pengembalian belanja, penurunan tersebut juga disebabkan merosotnya Pendapatan Wisata Alam sebesar Rp1,81 miliar atau 68,31 persen.

Penurunan Pendapatan Wisata Alam terjadi akibat penutupan sementara perjalanan wisata ke kawasan Taman Nasional Komodo menyusul kondisi cuaca buruk dan insiden kecelakaan kapal. Meski demikian, pendapatan sektor ini diproyeksikan kembali meningkat mulai Februari 2026, seiring dibukanya kembali aktivitas kunjungan wisata ke kawasan Balai Taman Nasional Komodo sejak 4 Februari 2026.