RRI.CO.ID, Sikka – Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menuai sorotan serius setelah dana Rp4,31 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 dinyatakan gagal salur. Dana tersebut seharusnya menopang tujuh kegiatan strategis sektor kesehatan di wilayah itu.

Gagal salur terbesar terjadi pada proyek pembangunan Puskesmas Tuanggeo di Kecamatan Palue dengan nilai kontrak Rp6,46 miliar. Proyek yang digarap CV Jati Mas itu hanya mencapai progres fisik 56 persen hingga batas waktu pelaporan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Petrus Herlemus, mengakui kegagalan tersebut dipicu keterlambatan penginputan dokumen serta akumulasi fisik yang tidak memenuhi syarat minimal 70 persen. Akibatnya, sistem pelaporan terkunci dan dana tidak dapat dicairkan.

Penjelasan itu disampaikan Petrus dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPRD Sikka, Senin 9 Februari 2026. Ia menyebut batas akhir penyampaian laporan ke Kementerian Kesehatan adalah 15 Desember 2025, dengan tambahan waktu perbaikan satu minggu hingga pukul 22.00 WITA.

Data yang dihimpun menyebutkan, dari tujuh item kegiatan, Pembangunan Puskesmas Tuanggeo menyumbang gagal salur tertinggi senilai Rp3,88 miliar. Kontraktor baru mencairkan dana tahap pertama Rp1,61 miliar dan tahap kedua Rp970 juta.

Selain itu, proyek renovasi dan pemeliharaan Gedung Puskesmas Hewokloang juga mengalami gagal salur Rp171 juta dari nilai kontrak Rp578 juta. Proyek yang dikerjakan CV Anugerah Abadi ini mencatat realisasi fisik 70,27 persen.

Sejumlah kegiatan penunjang berupa jasa konsultasi pengawasan juga bernasib sama dengan realisasi nol persen. Di antaranya pengawasan penyediaan air bersih dan bak penampung air hujan di beberapa puskesmas yang dikerjakan tiga perusahaan berbeda.

Hingga kini, nasib dua proyek fisik yang gagal salur masih belum jelas kelanjutannya. Pemerintah daerah telah meminta BPK RI Perwakilan NTT melakukan audit, sementara DPRD Sikka menunggu hasil dan rekomendasi resmi lembaga tersebut.