RRI.CO.ID, Ende - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah daerah menggunakan data akurat sebagai dasar perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan agar tidak salah sasaran. Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira menyampaikan hal tersebut saat dialog bersama Pro 1 RRI Ende, menyusul rilis terbaru data kemiskinan NTT.

Ia menegaskan, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan bergizi, air bersih, perumahan, dan kesempatan kerja.

“Jika kebijakan tidak berbasis data yang akurat, risikonya adalah pemborosan anggaran dan masalah kemiskinan tidak terselesaikan,” kata Matamira.

BPS mencatat, fluktuasi harga pangan dan inflasi turut memengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi dalam kisaran 2,5 persen ±1 persen dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menjelaskan sektor pertanian, pariwisata, UMKM, dan hilirisasi produk lokal memiliki potensi besar dalam menurunkan kemiskinan jika didukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah.

Ke depan, BPS berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan tata kelola data agar kebijakan pengentasan kemiskinan di NTT benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.