BPS Ende Kerahkan 314 Petugas Sensus Ekonomi 2026

RRI.CO.ID, Ende – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ende mengerahkan 314 petugas lapangan untuk melakukan pendataan door to door dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 itu menjadi upaya pemerintah memperoleh gambaran terkini kondisi ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Kepala BPS Kabupaten Ende, I Made Suantara, mengatakan Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret perkembangan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pendataan mencakup seluruh jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar di seluruh wilayah Kabupaten Ende.

Menurutnya, sebelum pelaksanaan pendataan lapangan, BPS telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, rekrutmen petugas, hingga pelatihan dan pembekalan teknis. Pemerintah daerah juga dilibatkan untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan sensus.

"Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat," kata Made dalam wawancara bersama Pro 1 RRI Ende, Selasa 16 Juni 2026.

Ia menjelaskan, dari total 314 petugas yang diterjunkan, sebanyak 270 orang bertugas sebagai pencacah lapangan, sedangkan 44 orang lainnya bertugas sebagai pengawas dan pemeriksa data. Para petugas akan mendatangi rumah tangga, pelaku usaha, pasar, kios, hingga perusahaan untuk melakukan pendataan secara langsung.

Selain mendata unit usaha, petugas juga akan memperbarui data sosial ekonomi keluarga dan aktivitas pertanian masyarakat. Informasi yang dikumpulkan meliputi profil usaha, jumlah tenaga kerja, kondisi sosial ekonomi rumah tangga, hingga aktivitas pertanian dan peternakan.

Made mengajak masyarakat untuk menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar agar hasil sensus dapat menggambarkan kondisi ekonomi daerah secara akurat. Menurutnya, kualitas data yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan pemerintah.

"Hasil sensus ini bukan hanya untuk BPS, tetapi menjadi milik seluruh masyarakat karena akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.