RRI. CO.ID, Lembata – Diaspora Lembata, Richardus B. Toulwala, S.Fil, M.Si menilai kelangkaan BBM di kabupaten Lembata saat ini menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyoroti lemahnya koordinasi pemerintah daerah dengan Pertamina dan lembaga pengawas distribusi.

Menurut Richardus, kelangkaan BBM di Lembata tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis distribusi. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan dan tata kelola yang belum berjalan optimal.

“Jika persoalan ini berulang dalam waktu lama dan tidak terselesaikan, maka perlu evaluasi serius terhadap sistem dan aktor yang terlibat dalam pengelolaan BBM di daerah,” ujar Richardus kepada RRI, Rabu, 28 Januari 2026.

Ia menilai langkah penambahan stok BBM oleh pemerintah daerah dapat membantu meredam situasi dalam jangka pendek, namun belum menyentuh akar persoalan. Menurutnya, solusi jangka panjang harus difokuskan pada pembenahan sistem distribusi dan pengawasan.

“Penambahan stok bersifat sementara. Yang lebih penting adalah perbaikan tata kelola agar masalah yang sama tidak terus berulang,” ucapnya.

Richardus juga menyoroti karakteristik Lembata sebagai wilayah kepulauan yang membutuhkan kebijakan energi khusus. Ia mendorong agar pemerintah daerah mulai merumuskan kebijakan yang lebih mandiri dan sesuai dengan kondisi geografis daerah.

“Wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda. Ketergantungan penuh pada pasokan dari luar membuat daerah rentan terhadap gangguan distribusi,” katanya.

Selain itu, Richardus menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam distribusi BBM agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan serta menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyarankan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini diterapkan, dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, diperlukan terobosan kebijakan baru agar distribusi BBM di Lembata berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

“Perlu kebijakan yang lebih adaptif dan berani melakukan pembenahan sistem agar distribusi BBM dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan,” katanya tegas.