KBRN, Ende: Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin rapat koordinasi strategis secara daring bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Rapat ini digelar melalui Zoom Meeting pada Rabu (22/10/2025).
Rapat ini dihadiri Kepala BGN Dadan Hindayana, Direktur Utama PT Krakatau Steel Akbar Djohan, serta para bupati, wakil bupati, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota di NTT. Dalam arahannya, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan lokasi strategis pembangunan SPPG serta penanggung jawab pelaksanaannya.
“Kami berkomitmen menggandeng tokoh masyarakat, pemuda desa, dan yayasan lokal. Jika belum ada yayasan, kami siap membentuknya dan memberikan management fee sebagai insentif dalam pengelolaan penyediaan makanan bergizi gratis,” ujar Dadan.
Dukungan penuh juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel, Akbar Djohan, yang memastikan perusahaan siap berkontribusi dalam penyediaan fasilitas dan dapur SPPG berkualitas di wilayah 3T.
“Sebagai produsen, kami menjamin seluruh produk memenuhi standar kualitas agar dapur-dapur mandiri dapat beroperasi optimal dan distribusi berjalan cepat,” jelasnya.
Sejumlah kepala daerah pun menyampaikan perkembangan dan tantangan di lapangan. Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, melaporkan bahwa sejak Agustus, delapan dapur mandiri telah beroperasi dengan baik dari total 67 titik yang direncanakan, bahkan diusulkan penambahan menjadi 72 titik.
Sementara itu, Wakil Bupati TTS Johny Konay melaporkan rencana pembangunan 127 dapur SPPG dengan dukungan guru dan orang tua murid. Sedangkan Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, menyebut satu lokasi sudah dibangun dan 65 lokasi lainnya menunggu realisasi.
Menutup rapat, Gubernur Melki Laka Lena menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pelaksanaan program SPPG di seluruh NTT. Ia meminta setiap daerah segera menentukan titik lokasi pembangunan agar pelaksanaan program berjalan serentak dan efektif.
“Saya berharap setiap daerah di NTT segera menentukan titik lokasi pembangunan SPPG 3T di wilayahnya masing-masing guna mempercepat pelaksanaan program secara menyeluruh,” katanya.
Kepala BGN Dadan Hindayana pun menegaskan kembali bahwa tujuan utama program ini adalah melayani masyarakat, khususnya ibu hamil dan anak balita. “Selama ada ibu hamil dan anak balita, wajib ada satu SPPG yang aktif beroperasi,” ujarnya. Pemerintah Provinsi NTT akan terus melakukan pendampingan, monitoring, dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....