Pemkab Ende Bentuk Satgas PAD Optimalkan Pendapatan Daerah

  • 12 Sep 2025 13:24 WIB
  •  Ende

KBRN, Ende: Pemerintah Kabupaten Ende resmi membentuk Satuan Tugas Pendapatan Asli Daerah (Satgas PAD) guna mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah. Rapat pembentukan Satgas tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, di ruang Garuda, Kantor Bupati Ende, Jumat (12/9/2025).

Bupati Yosef menjelaskan, pembentukan Satgas PAD bertujuan untuk memperkuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan. Tim ini akan bekerja mendampingi dinas-dinas teknis seperti Dinas Perhubungan, Disperindag, Dinas Pariwisata, hingga RSUD.

Menurutnya, Satgas PAD akan menjalankan sejumlah strategi terukur dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Strategi tersebut meliputi koordinasi lintas sektor, pendataan ulang objek pajak dan retribusi, serta pemanggilan wajib pajak.

Selain itu, Satgas juga akan merumuskan kebijakan teknis berbasis regulasi resmi. “Kebijakan yang dibuat akan dilandasi oleh Surat Keputusan dan SOP agar pelaksanaannya jelas dan akuntabel,” ujar Bupati Yosef.

Bupati menambahkan, objek-objek yang akan didata ulang mencakup lahan parkir, pasar, hotel, restoran, dan sektor-sektor potensial lainnya. Satgas diberi mandat untuk menelusuri potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.

Setiap anggota Satgas, lanjut Bupati, akan diberikan target pencapaian sesuai lingkup tugasnya. Dengan demikian, keberadaan Satgas akan memperkuat kinerja OPD tanpa tumpang tindih kewenangan.

“Jadi mereka ini bukan mengambil alih tugas OPD, tapi mendukung optimalisasi pendapatan yang sudah ada,” tegas Yosef. Ia menekankan pentingnya akurasi data dan efisiensi kerja dalam upaya peningkatan PAD.

Pemerintah Kabupaten Ende menargetkan penerimaan PAD sebesar Rp40 miliar dalam setahun. Angka tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan sumber sah lainnya yang dikelola OPD terkait.

Dengan terbentuknya Satgas PAD, Pemkab Ende berharap bisa menekan kebocoran pendapatan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....