Wamen Nezar: Etika AI Harus Diperkuat Regulasi

RRI.CO.ID, Jakarta Pusat – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan tantangan terbesar tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) saat ini bukan lagi pada perkembangan teknologinya, melainkan bagaimana nilai dan etika diterjemahkan menjadi regulasi yang mengikat.

Hal tersebut disampaikan Nezar Patria dalam audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Nezar, etika tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perlu diperkuat melalui regulasi yang memiliki sanksi dan konsekuensi hukum agar penerapannya benar-benar efektif dalam pengembangan teknologi AI.

“Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” ujar Nezar.

Ia mengatakan tidak semua perusahaan teknologi sejak awal menempatkan etika sebagai faktor penting yang perlu dimitigasi dalam pengembangan produk digital. Namun, menurutnya, kesadaran terhadap risiko etis kini mulai tumbuh di kalangan perusahaan teknologi global.

Nezar menjelaskan sejumlah perusahaan teknologi mulai merekrut lulusan bidang humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi produk teknologi yang bersentuhan langsung dengan manusia. Langkah tersebut dinilai sebagai kemajuan dalam upaya mitigasi risiko etis dalam pengembangan AI.

“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” katanya.

Menurut Nezar, aspek etika menjadi sangat penting dalam pengembangan AI karena teknologi tersebut berpotensi menimbulkan konflik nilai, norma, hingga perbedaan visi antarmasyarakat dan antarnegara.

“Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” ujarnya.

Ia menilai konflik nilai sangat mungkin terjadi karena sebagian besar model generative AI berbasis Large Language Model (LLM) dikembangkan negara-negara Barat yang belum tentu sepenuhnya sejalan dengan nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia.

“Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” jelasnya.

Karena itu, Nezar mendukung rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang. Forum tersebut diharapkan dapat melahirkan kesepakatan global mengenai posisi etika dalam pengembangan teknologi AI di masa depan.