KBRN, Manggarai: Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai mencatat tingkat penyelesaian kasus lebih dari 60 persen sepanjang semester pertama 2025. Pencapaian ini menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat Manggarai dan sekitarnya.

Kasatreskrim Polres Manggarai, Iptu Robbyanli Dewa Putra, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers, Selasa (2/7/2025) siang. Dari total 166 laporan polisi yang masuk, sebanyak 102 kasus telah tuntas ditangani.

“Jika dipresentasikan, realisasi penyelesaian mencapai angka 61,44 persen. Ini bentuk kerja nyata sebagai komitmen kami memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” ujar Iptu Robbyanli. Ia mengakui, kompleksitas kasus menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyelesaian.

Adapun 64 laporan lainnya masih dalam proses penyidikan, termasuk yang segera memasuki tahap P-21 dan pelimpahan ke kejaksaan. Beberapa kasus juga diselesaikan melalui pendekatan Restoratif Justice demi efisiensi dan keadilan sosial.

Beragam jenis perkara ditangani, seperti pencurian, penipuan, kekerasan seksual, pengerusakan hingga penganiayaan. “Penyelesaian kasus ini sejalan dengan semangat ‘Polri Untuk Masyarakat’,” kata Robbyanli.

Pihaknya juga mendorong pendekatan preventif melalui edukasi dan penyuluhan hukum. “Prinsip Ultimum Remedium menjadi filosofi utama kami dalam menjalankan penegakan hukum secara humanis,” ucapnya menegaskan.

Ia mengingatkan pentingnya kecermatan dalam menjerat pelaku dengan pasal pidana yang tepat sesuai konteks perbuatan. “Tindakan spontan, membela diri, atau niat tanpa perbuatan itu beda pasal. Maka penanganannya juga harus cermat,” kata Robbyanli.

Di akhir konferensi, ia mengimbau masyarakat lebih waspada terhadap potensi kejahatan, khususnya di era digital. “Kejahatan terjadi bukan hanya karena niat, tapi juga karena kesempatan,” ucapnya mengingatkan.

Dengan sinergi aktif antara masyarakat dan aparat penegak hukum, Polres Manggarai optimis menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Satreskrim berkomitmen menjaga profesionalitas dan transparansi dalam setiap langkah penegakan hukum.