KPPN Ende: Pendapatan Negara Tumbuh 14,08 Persen pada Semester I 2026
- 28 Jul 2026 13:11 WIB
- Ende
RRI.CO.ID, Ende – Mengarungi pertengahan tahun 2026, instrumen APBN terbukti andal dalam menjaga stabilitas sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Peran vital anggaran negara ini tercermin dalam paparan resmi KPPN Ende pada acara Forum Konsultasi Publik, yang mencatatkan tren kinerja fiskal Semester I 2026 sangat positif, dipicu oleh pesatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan serta akselerasi serapan belanja infrastruktur.
Kepala KPPN Ende, Agus Setiawan, menyampaikan bahwa akumulasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Ende hingga akhir Juni 2026 berhasil menyentuh angka Rp213,92 miliar. Nilai tersebut tumbuh 14,08 persen (year-on-year) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
"Sektor perpajakan masih menjadi penopang utama penghimpunan pendapatan negara dengan capaian Rp185,53 miliar, atau melonjak 21,98 persen. Kontributor terbesarnya berasal dari PPN Dalam Negeri sebesar Rp42,20 miliar dan PPh yang mencapai Rp96,63 miliar. Selain itu, penerimaan Bea Masuk juga mencatatkan kenaikan drastis hingga Rp0,11 miliar," kata Agus Setiawan Selasa 28 Juli 2026.
Dari sisi pengeluaran, total belanja negara yang dikucurkan melalui KPPN Ende menembus Rp1.804,16 miliar. Alokasi ini terbagi untuk Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) sebesar Rp428,48 miliar atau menyerap 54 persen dari pagu, serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1.375,68 miliar.
Agus menyoroti bahwa penyerapan belanja pemerintah pusat yang paling menonjol bergerak pada kelompok Belanja Modal dan Belanja Barang.
"Belanja Modal tumbuh melesat 153,87 persen dengan realisasi mencapai Rp73,15 miliar. Akselerasi ini dipicu oleh percepatan pengerjaan fisik pada Satker UPP Marapokot dan Proyek Jalan Nasional IV (PJN IV). Sementara untuk Belanja Barang terealisasi sebesar Rp148,55 miliar, seiring meningkatnya aktivitas operasional di KSOP Laurentius Say dan PJN IV," terangnya.
Mengenai porsi Transfer ke Daerah (TKD), KPPN Ende mencatat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) memegang porsi dominan dengan angka Rp942,06 miliar, disusul Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp269,19 miliar. Penyaluran ini menjadi jangkar utama bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan layanan publik serta pembangunan fasilitas lokal.
Di luar angka-angka fiskal, Agus Setiawan turut membedah kondisi makroekonomi regional. Berdasarkan data terbaru, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sikka Triwulan I-2026 tercatat mencapai Rp1.869,36 miliar atas dasar harga berlaku, dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai penyumbang terbesar mencapai 37,49 persen.
Namun, Agus memberikan perhatian khusus terhadap laju inflasi. Pada Juni 2026, Kabupaten Sikka mencatatkan inflasi bulanan sebesar 1,13 persen (month-to-month)—angka tertinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur—yang dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, KPPN Ende menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar setiap rupiah APBN terserap secara tepat waktu, transparan, dan berkualitas, demi menjaga daya beli masyarakat serta menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Flores.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....