Beras Bantuan Pemerintah Gagal Tersalur, Ratusan Ton Masih Menumpuk

RRI.CO.ID, Ende -Penyaluran bantuan pangan beras bagi korban bencana gempa Flores di beberapa desa, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), batal dilakukan pada 1 Oktober 2026. Akibatnya, ratusan ton beras yang diperuntukkan bagi warga terdampak masih tersimpan dan belum diterima masyarakat.

Kegagalan penyaluran tersebut menjadi sorotan setelah masa distribusi bantuan pangan beras periode Juli–September 2026 berakhir pada 30 September 2026. Pemerintah sebelumnya memberikan perpanjangan waktu hingga 1 Oktober 2026 untuk menyelesaikan proses penyaluran.

Komisi I DPRD Ende, Anselmus Kaise, mengatakan bantuan beras tidak dapat dibagikan karena proses distribusi telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam sistem aplikasi penyaluran. Kondisi itu membuat bantuan yang seharusnya diterima warga tidak dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut Anselmus, persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ia menilai komunikasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk mencari solusi bagi masyarakat yang belum menerima bantuan.

Di sisi lain, keterlambatan distribusi terjadi karena pemerintah desa selama Agustus hingga September lebih banyak fokus pada penanganan dampak bencana gempa Flores. Berbagai kegiatan tanggap darurat dan kebutuhan masyarakat terdampak membuat penyaluran bantuan pangan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Selain penanganan bencana, aktivitas sosial dan adat masyarakat juga disebut memengaruhi proses distribusi bantuan. Kesibukan warga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan menyebabkan jadwal pembagian beras beberapa kali tertunda hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan informasi lapangan, jumlah bantuan beras yang harus didistribusikan mencapai sekitar 800 ton. Namun, sebagian stok telah dikembalikan ke gudang oleh Badan Pangan Nasional (BPN) sebanyak 54 ton.

Sementara itu, lebih dari 700 ton beras dilaporkan masih tersimpan di kantor desa dan belum tersalurkan kepada warga penerima manfaat. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena bantuan pangan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat terdampak bencana.

Anselmus Kaise berharap Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan dapat membangun koordinasi bersama Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, serta kementerian terkait lainnya. Langkah itu diperlukan untuk mencari jalan keluar atas bantuan yang belum tersalurkan.

Ia juga mendorong adanya skema kompensasi bagi delapan kabupaten di Flores yang terdampak persoalan serupa. Menurutnya, kebijakan tersebut penting agar hak masyarakat penerima bantuan tetap dapat dipenuhi meski proses distribusi mengalami kendala administratif dan teknis di lapangan.

Ditulis Oleh: Oliv Witin /Mahasiswa Magang Universitas Nusa Nipa Maumere