Keadilan Sosial Membutuhkan Kebijakan Bijaksana dan Partisipasi Warga

Charles mengatakan keadilan sosial yang dirasakan masyarakat masih terus berproses dan belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, pembangunan dan pelayanan publik perlu terus diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

“Saya tetap yakin bahwa keadilan ini sudah tercipta, hanya belum sempurna,” ujar Charles.

Ia mencontohkan pembangunan jaringan internet, listrik, dan transportasi yang telah menjangkau berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat. Menurut Charles, terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur perlu dimulai dari keadilan dalam setiap kebijakan.

“Kebijakan mampu memenuhi kepentingan orang-orang yang jauh di sana, orang-orang di luar suku saya, di luar agama saya,” katanya.

Charles menegaskan kebijakan publik perlu diarahkan untuk memenuhi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan dan pelayanan publik dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan negara. Salah satunya melalui kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk kontribusi warga terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Charles menilai pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang saling berkaitan dalam mewujudkan kemakmuran. Pengamalan Pancasila, menurutnya, membutuhkan keseimbangan antara kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan kontribusi nyata setiap warga negara.