RRI.CO.ID, Ende – Desa Aemuri, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, ditetapkan sebagai lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat karena memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan membutuhkan anggaran APBD yang lebih rendah dibandingkan lokasi alternatif. Penetapan tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan verifikasi terhadap sejumlah calon lokasi sejak Oktober 2025.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Mathilda Gaudensia Ilmuoe, mengatakan Desa Aemuri memiliki luas lahan sekitar delapan hektare, melebihi ketentuan luas lahan Sekolah Rakyat yang berkisar 6,8 hingga 7,8 hektare. Selain luas lahan, kemiringan lokasi hanya sekitar nol hingga sepuluh persen sehingga dinilai relatif rata.
Dari aspek ketersediaan air, lokasi Desa Aemuri berjarak sekitar satu kilometer dari sumber mata air. Sementara untuk kebutuhan listrik, jaraknya sekitar 1,1 kilometer dari Kantor Desa Aemuri sehingga dinilai masih memungkinkan untuk mendukung pembangunan sekolah.
Mathilda menjelaskan, pertimbangan lainnya adalah kebutuhan anggaran pembangunan yang lebih rendah dibandingkan lokasi Desa Welamosa. “Dari sisi anggaran APBD, lokasi lahan sekolah rakyat yang ada di Desa Aemuri lebih sedikit ketimbang lokasi-lokasi yang lain,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah memeriksa sejumlah lokasi di beberapa kecamatan, namun sebagian besar tidak memenuhi persyaratan luas maupun ketentuan teknis lainnya. Dari seluruh lokasi yang diverifikasi, Desa Aimuri dan Desa Welamosa menjadi dua lokasi yang dinilai paling memenuhi persyaratan untuk diajukan.
Pemerintah Kabupaten Ende kemudian menetapkan Desa Aemuri sebagai lokasi Sekolah Rakyat pada Selasa, 7 Juli 2026, setelah mempertimbangkan aspek teknis dan pembiayaan. Namun, lokasi tersebut berada di atas bukit sehingga masih membutuhkan persetujuan dari Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Mathilda berharap persetujuan pemerintah pusat dapat diberikan karena pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam menemukan lahan yang benar-benar datar dan memenuhi seluruh persyaratan. “Kita harus tetap berharap dan optimis bahwa Kementerian Sosial dan Kementerian PU bisa mengabulkan lokasi tersebut,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....