Wagub NTT Perjuangkan Infrastruktur Strategis, Pusat Siap Kawal Usulan Daerah

RRI.CO.ID, Ende – Pemerintah Provinsi NTT kembali memperkuat upaya percepatan pembangunan infrastruktur dengan membawa usulan prioritas senilai lebih dari Rp1,6 triliun ke Pemerintah Pusat. Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, didampingi Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak, menggelar audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) RI, Ayodhia G. L. Kalake, di Jakarta, Senin, 13 Juli 2026.

Audiensi dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan jalan, jembatan, dan konektivitas di wilayah kepulauan NTT. Dalam pertemuan tersebut, Johni Asadoma menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak bagi NTT yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, topografi yang berat, serta keterbatasan fiskal daerah.

Menurutnya, infrastruktur yang memadai akan membuka keterisolasian wilayah, memperkuat kawasan perbatasan, mendukung sektor pariwisata, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia memastikan seluruh usulan yang diajukan telah memenuhi Readiness Criteria (RC) dan disusun berdasarkan tingkat urgensi serta manfaatnya bagi masyarakat.

"Kami datang kembali membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kami sangat mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat segera diwujudkan," ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTT mengajukan penanganan 19 ruas jalan strategis yang tersebar di 19 kabupaten dengan total panjang sekitar 348 kilometer dan kebutuhan investasi sebesar Rp1,544 triliun. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan tujuh jembatan strategis dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp105,13 miliar.

Prioritas pembangunan diarahkan untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan Timor-Leste, memulihkan infrastruktur pascabencana di Flores dan Alor, serta meningkatkan akses menuju kawasan pariwisata dan sentra produksi di Sumba, Rote Ndao, dan Sabu Raijua. Menanggapi paparan tersebut, Sekretaris Kemenko IPK RI, Ayodhia G. L. Kalake, menyampaikan apresiasi atas kesiapan dokumen teknis dan prioritas pembangunan yang disusun Pemerintah Provinsi NTT.

Ia menegaskan Kemenko IPK siap mengawal seluruh usulan melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian teknis lainnya. Pemerintah Pusat juga memastikan dukungan terhadap pengembangan Jalan Lintas Utara Flores, kawasan perbatasan Motaain, Program Inpres Jalan Daerah, pembangunan irigasi, jembatan strategis, hingga kawasan permukiman bagi masyarakat terdampak bencana.

Menutup audiensi, Wakil Gubernur Johni Asadoma menyampaikan optimisme bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat pemerataan pembangunan di NTT. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menghadirkan jalan dan jembatan, tetapi juga membuka akses ekonomi, meningkatkan pelayanan dasar, mempercepat penurunan kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.