Menteri HAM: MBG Wujud Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat dan Investasi Masa Depan

RRI.CO.ID, Ende - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan pengarahan kepada jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NTT dalam kegiatan yang berlangsung di Aula El Tari Kupang, Selasa, 9 Juni 2026. Kegiatan ini turut dihadiri pejabat Pemerintah Provinsi NTT serta berbagai mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam arahannya, Natalius Pigai menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu bentuk nyata tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat sekaligus investasi strategis untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri HAM juga mengingatkan seluruh pelaksana program agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, transparansi, dan integritas. Ia menilai keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen para pelaksana di lapangan.

“Program makan bergizi gratis bukan sekadar soal makanan, tetapi bagian dari upaya membangun kualitas manusia Indonesia. Mereka yang menjalankannya secara jujur dan profesional adalah bagian dari perjuangan besar membangun bangsa,” kata Pigai.

Sementara Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan bahwa Program MBG harus menjadi gerakan bersama yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap kebutuhan dapur SPPG di NTT dapat dipenuhi sebanyak mungkin dari produk lokal seperti beras, sayuran, ikan, daging, telur, dan buah-buahan sehingga memberikan manfaat langsung bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja lokal.

"Kita ingin agar kebutuhan dapur SPPG di NTT sebanyak mungkin dipenuhi dari produk lokal. Beras, sayur, ikan, daging, telur, buah, dan komoditas lainnya harus mampu berputar di NTT sehingga memberikan dampak ekonomi

bagi masyarakat kita,” katanya. Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola program sesuai aturan, SOP, serta prinsip akuntabilitas.

Sementara itu, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NTT, Oswaldus Ngani, mengungkapkan bahwa saat ini telah beroperasi 335 SPPG di seluruh NTT yang melayani peserta didik serta kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari potensi sekitar 1,5 juta penerima manfaat di NTT, layanan MBG baru menjangkau sekitar 691 ribu orang.

Karena itu, ia berharap dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat guna memperluas cakupan layanan sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang menjadi sasaran di NTT.