RRI.CO.ID, Manggarai Barat - Dari total 164 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat, hingga awal Februari 2026 baru 26 desa atau sekitar 15,4 persen yang pembangunan Koperasi Merah Putihnya sedang berjalan. Keterbatasan lahan milik desa disebut menjadi hambatan paling dominan dalam pelaksanaan program tersebut.

Komandan Kodim (Dandim) 1630/Manggarai Barat, Letkol Inf Budiman Manurung, mengungkapkan bahwa dari 26 titik yang saat ini dalam tahap proses pembangunan, baru satu lokasi yang telah rampung sepenuhnya, yakni Koperasi Merah Putih di Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo.

Budiman mengakui, jumlah desa yang sudah tersentuh pembangunan koperasi masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total desa dan kelurahan di Manggarai Barat. Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh sejumlah kendala teknis di lapangan yang belum sepenuhnya dapat diatasi.

“Adapun kendala yang dihadapi kenapa sampai saat ini yang baru bisa dikerjakan itu 26 titik, pertama kami terkendala dengan lahan. Lahan untuk bangunan minimal 30 x 20 meter persegi atau luas lahan minimal 1.000 meter persegi,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari Info Mabar, Rabu 4 Februari 2026.

Dirinya menjelaskan, keterbatasan lahan terutama dirasakan di wilayah Manggarai Barat bagian utara seperti Kecamatan Ndoso, Kuwus, Kuwus Barat, dan Pacar. Secara geografis, wilayah tersebut berada di daerah berbukit sehingga menyulitkan pencarian lahan yang memenuhi syarat.

“Rata-rata daerahnya ketinggian sehingga untuk mencari lahan 1.000 meter persegi sangat sulit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Budiman menambahkan, persoalan ini telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penanganan lahan miring melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

 “Kami sampaikan apabila lahannya miring silakan bersurat ke Pemda sehingga Pemda bisa membantu melaksanakan cut and fill atau penyiapan lahan,” ucapnya.

Selain itu, kendala lain yang cukup serius adalah banyak desa yang tidak memiliki lahan dengan status kepemilikan resmi atas nama desa. Menurut Budiman, lahan kosong di sekitar kantor desa umumnya masih berstatus tanah ulayat dan belum diserahkan secara administratif.

“Ada beberapa desa yang memang sudah tidak memiliki lahan kosong berstatus milik desa, sehingga perlu kerja sama Kodim dengan Pemda untuk menyiapkan lahan tersebut,” katanya.

Ia juga mengungkapkan adanya dua desa, yakni Desa Warloka dan Desa Macang Tanggar, yang pembangunan koperasinya terpaksa dihentikan sementara akibat penolakan masyarakat. 

“Penolakan terjadi karena warga tidak setuju koperasi dibangun di lokasi yang ditentukan, sementara di dua desa itu sudah tidak ada lagi lahan milik desa. Hal ini sudah kami laporkan kepada Bapak Bupati dan untuk sementara pembangunan dihentikan,” katanya.

Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, Budiman menegaskan komitmen Kodim 1630/Manggarai Barat untuk tetap mendukung dan mengawal seluruh program strategis pemerintah pusat di daerah.

“Kami siap mendukung, mengawal, dan memastikan setiap program prioritas Presiden untuk kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat berjalan lancar dengan koordinasi dan komunikasi bersama seluruh pihak, termasuk masyarakat,” ujar Letkol Inf Budiman Manurung.