DPRD Bondowoso Desak Percepatan Serapan APBD dan Pemanfaatan SiLPA

RRI.CO.ID, Bondowoso – Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menyoroti rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang hingga pertengahan Juli baru mencapai 38,80 persen. Menurutnya, keterlambatan serapan anggaran dipengaruhi sejumlah faktor teknis, mulai dari rendahnya realisasi penerimaan pajak hingga tertundanya pelaksanaan proyek fisik.

Dhafir menjelaskan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor, memang belum maksimal karena masyarakat umumnya tidak melakukan pembayaran pada awal tahun.

"Contoh misalnya PBB, kan masyarakat tidak semuanya membayar di bulan pertama atau kedua," ujarnya usai Rapat Anggaran di DPRD Bondowoso, Rabu (15/7/2026).

Selain itu, kenaikan harga aspal dan sejumlah bahan bangunan beberapa waktu lalu turut menghambat pelaksanaan proyek. Menurut Dhafir, kondisi tersebut membuat banyak rekanan tidak berani mengikuti proses lelang karena harga satuan yang tersedia tidak lagi sesuai dengan harga pasar.

"Saat tidak ada rekanan yang berani melaksanakan, maka kegiatannya tertunda, dan serapannya pun ikut tertunda," katanya.

Untuk mempercepat realisasi anggaran, DPRD membuka ruang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) agar dapat diselesaikan sesuai target pada 20 Juli 2026.

Legislatif juga meminta pemerintah daerah segera menyusun perencanaan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dapat dibelanjakan kembali sebesar Rp48 miliar. Dana tersebut diharapkan diprioritaskan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Segera susun perencanaannya. Yang bisa dibelanjakan kembali itu Rp48 miliar," tegas Dhafir.

Sebelumnya, total SiLPA yang dilaporkan mencapai Rp145 miliar. Namun, sebagian besar merupakan dana bersifat specific grant atau memiliki peruntukan khusus sehingga tidak dapat digunakan secara bebas untuk program pembangunan daerah.