RRI.CO.ID, Bondowoso – Rendahnya serapan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar 10 - 12 miliar, realisasi penggunaannya disebut tidak sampai Rp1 miliar.
Anggota Komisi I DPRD Bondowoso, Barri Sahlawi Zain, menilai rendahnya serapan BTT tersebut patut dipertanyakan mengingat sepanjang tahun 2025 terjadi berbagai bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah.
"Serapan Biaya Tidak Terduga tahun 2025 yang sangat rendah ini menjadi pertanyaan saya secara pribadi dan juga atas nama Fraksi PPP. Padahal banyak bencana akibat banjir, curah hujan tinggi, jalan rusak hingga jembatan yang putus," kata Sahlawi saat dikonfirmasi, Rabu, 15 Juli 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT disebabkan minimnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespons kondisi darurat atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran.
"Apakah ini mengindikasikan sense of crisis pemerintah daerah begitu rendah atau ada kendala lain? Musibahnya banyak, kebutuhan penanganannya juga banyak, tetapi serapan anggarannya tidak sampai Rp1 miliar," ujarnya.
Politisi PPP tersebut juga mengatakan persoalan tersebut telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran eksekutif.
Ia menjelaskan, sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan masuk ke kas umum daerah.
Menurutnya, dana tersebut selanjutnya akan dipetakan berdasarkan kategori anggaran yang bersifat specific grant maupun non-specific grant. Anggaran non-spesific grant masih dapat direncanakan kembali melalui pembahasan Perubahan APBD 2026, sedangkan anggaran yang bersifat spesifik akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
"Nanti akan ada pembahasan baru pada Perubahan APBD 2026. Bisa saja ada perubahan sesuai skala prioritas dan visi Bupati serta Wakil Bupati," jelasnya.
Sahlawi berharap sisa anggaran tersebut dapat diarahkan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur yang mendesak, terutama perbaikan jalan dan jembatan rusak di berbagai wilayah Bondowoso.
Ia mencontohkan dua jembatan di Desa Klekean, Kecamatan Botolinggo, yang hingga kini mengalami kerusakan dan menjadi akses utama bagi beberapa desa.
"Kalau dua jembatan itu rusak, mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat sangat terganggu. Mudah-mudahan pada 2026 bisa menjadi prioritas untuk diselesaikan," katanya.
Selain infrastruktur, Sahlawi juga mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan air bersih dan pembangunan sumur bor pertanian, khususnya di daerah yang dinilai rawan kekeringan.
Menurutnya, banyak lahan pertanian produktif di Bondowoso yang masih bergantung pada air hujan sehingga produktivitasnya belum optimal.
"Kalau pada Perubahan APBD 2026 bisa dianggarkan satu atau dua titik pengeboran pertanian, dampaknya akan sangat besar untuk menunjang sektor pertanian dan mendukung ketahanan pangan," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....