RRI.CO.ID, Malang – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Wisata Petik Anggur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Kampus 2 Malang, Kamis (9/7/2026). Forum tersebut menjadi wadah bagi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media untuk menyampaikan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pengelolaan aset negara.

Kepala KPKNL Malang, Kurniawan Catur Andrianto mengatakan, pemilihan Wisata Petik Anggur sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Menurut dia, kawasan tersebut merupakan contoh keberhasilan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang sebelumnya tidak produktif menjadi destinasi wisata, pusat edukasi agribisnis, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM.

"Forum konsultasi publik ini menjadi ruang dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan," ujar Kurniawan, Kamis 9 Juli 2026.

Ia menjelaskan, forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan agar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terus bertransformasi menjadi Asset Strategist dan Asset Value Creator. Karena itu, berbagai saran dan kritik yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan standar operasional pelayanan di lingkungan KPKNL Malang.

Kurniawan menambahkan, peningkatan kualitas layanan tidak hanya dilakukan pada satu bidang, tetapi melalui sinergi seluruh unit kerja, mulai dari pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, penilaian aset, hingga pengurusan piutang negara. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Kami berkomitmen menghadirkan birokrasi yang bersih serta memastikan aset negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat," kata Kurniawan.

Melalui Forum Konsultasi Publik ini, KPKNL Malang juga memperkuat komitmennya dalam membangun budaya pelayanan MBOIS (Maju, Bonafide, Istimewa). Seluruh masukan yang diterima akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi dan pungutan liar, sekaligus memastikan pengelolaan aset negara mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.