RRI.CO.ID, Penajam Paser Utara – Keberadaan industri kelapa sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang seimbang bagi daerah. Di tengah tingginya aktivitas perkebunan dan distribusi hasil sawit, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dinilai masih perlu ditingkatkan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, usai mengikuti Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Expo 2026 di Jakarta, 8 Juli 2026.

Menurut Mudyat, selama ini kontribusi perusahaan sawit masih lebih banyak diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Padahal, aktivitas operasional industri sawit memberikan dampak langsung terhadap infrastruktur daerah yang setiap hari digunakan untuk mobilisasi hasil perkebunan.

"Dampak operasionalnya sangat besar, terutama kendaraan bertonase tinggi yang setiap hari mengangkut tandan buah segar maupun crude palm oil melalui jalan provinsi, jalan kabupaten hingga jalan desa. Kondisi ini tentu mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat," ujarnya.

Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa sepenuhnya menjadi beban pemerintah daerah. Perusahaan yang memanfaatkan infrastruktur publik juga perlu mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan operasionalnya.

"Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang menikmati manfaat dari keberadaan infrastruktur daerah," katanya.

Sebagai Ketua Umum AKPSI, Mudyat berharap industri sawit tidak hanya memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja maupun program CSR, tetapi juga terlibat lebih aktif dalam pembangunan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang mampu menjadi penggerak ekonomi daerah apabila dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Karena itu, hubungan antara perusahaan dan masyarakat perlu dibangun melalui pola kemitraan yang lebih terbuka.

Mudyat juga menyoroti masih adanya perusahaan yang dinilai belum banyak melibatkan masyarakat dalam berbagai peluang ekonomi yang muncul dari industri sawit.

"Semangat 'Sawit untuk Rakyat' harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Selama ini masih banyak perusahaan yang cenderung bersifat eksklusif sehingga manfaat keberadaan perkebunan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat di sekitarnya," ujarnya.

Isu ini menjadi semakin penting mengingat Penajam Paser Utara merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang mengalami percepatan pembangunan. Kebutuhan terhadap infrastruktur jalan yang andal akan terus meningkat, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dinilai menjadi kunci agar aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui forum AKPSI, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap lahir komitmen baru dari perusahaan-perusahaan sawit untuk memperkuat kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan demikian, pertumbuhan industri tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan yang berkelanjutan.