‎RRI.CO.ID, Bandung – Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhamad Romli, menyebut informasi mengenai proyeksi defisit APBD Jawa Barat 2026 sebesar Rp5,7 triliun masih sebatas informasi awal. DPRD, kata dia, hingga kini belum memperoleh pemaparan detail mengenai kondisi keuangan daerah tersebut.

‎

‎Menurut Romli, saat ini DPRD tengah membahas kondisi realisasi anggaran semester pertama melalui tahapan pra-prognosis. Hal ini untuk mengetahui perkembangan pendapatan dan belanja daerah sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya defisit.

‎

‎"Belum dapat dipastikan itu defisit, karena kita belum tahu dari sektor pendapatan dan belanjanya. Optimalisasi pendapatan sesungguhnya bisa mengurangi defisit. Makanya sekarang kita sedang membahas pra-prognosis, melihat bagaimana kondisi pendapatan selama enam bulan pertama,"ujar Romli, Sabtu 4 Juli 2026.

‎

‎Ia menjelaskan, apabila nantinya benar terjadi defisit anggaran, pemerintah daerah memiliki sejumlah opsi untuk menanganinya. Di antaranya melakukan efisiensi belanja, memangkas anggaran organisasi perangkat daerah (OPD), mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

‎

‎"Kalau memang terjadi defisit, langkah yang bisa dilakukan antara lain mengurangi atau mengefisienkan kegiatan, melakukan efisiensi anggaran di OPD, memaksimalkan pendapatan pajak daerah, bahkan bisa saja melakukan pinjaman agar program yang sudah direncanakan tetap berjalan," katanya.

‎

‎Meski demikian, Romli menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan mengenai langkah-langkah tersebut karena pemerintah masih melakukan penghitungan dan evaluasi kondisi keuangan daerah. Ia berharap berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD dapat menutup potensi kekurangan anggaran sehingga program-program yang telah direncanakan tetap dapat direalisasikan.

‎

‎"Kita berharap defisit anggaran itu nantinya bisa tertutupi dengan berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD, sehingga tidak mengganggu program-program yang sudah direncanakan," tutupnya

‎