Romli: Pariwisata dan UMKM Jadi Kunci Tekan Inflasi Jabar

RRI.CO.ID BANDUNG - Inflasi di Jawa Barat pada Juni 2026 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya kenaikan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax. Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat, Muhamad Romli, menilai penguatan sektor pariwisata dan UMKM dapat menjadi salah satu strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menekan laju inflasi.

‎

‎Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu mengoptimalkan sektor pariwisata agar lebih banyak wisatawan datang dan membelanjakan uangnya di daerah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan perputaran ekonomi sehingga membantu menjaga keseimbangan kondisi fiskal.

‎

‎"Untuk menekan inflasi kita memang harus bekerja secara ekstra. Salah satunya mengoptimalkan pariwisata di Jawa Barat sehingga orang berbondong-bondong datang ke Jawa Barat dan membelanjakan uangnya di sini," ujar Romli, Sabtu 4 Juli 2026.

‎

‎Selain sektor pariwisata, Romli menilai pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi daerah. Menurutnya, jumlah pelaku UMKM yang sangat besar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

‎

‎"UMKM harus bisa lebih berdaya di level masyarakat. Dengan kebijakan yang pro-UMKM dan rebranding pariwisata Jawa Barat, inflasi bisa ditekan," katanya.

‎

‎Romli juga berharap rencana pengaktifan kembali penerbangan di Bandara Husein Sastranegara dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, termasuk dari luar negeri. Kehadiran wisatawan secara langsung dinilai akan berdampak positif terhadap sektor perdagangan, jasa, hingga pelaku usaha lokal.

‎

‎"Mudah-mudahan dengan aktifnya kembali Bandara Husein, termasuk penerbangan langsung dari luar negeri, wisatawan bisa datang langsung ke Jawa Barat. Itu juga bisa membantu menekan inflasi," ucapnya.

‎

‎Di sisi lain, Romli mengakui kenaikan harga kebutuhan pokok tetap memberikan beban bagi masyarakat. Karena itu, ia menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus hadir menjaga stabilitas fiskal dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau.

‎

‎"Tentu masyarakat dirugikan dalam kondisi seperti ini. Negara harus hadir menjaga fiskal tetap stabil agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau. DPRD juga akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk menekan dan menstabilkan kondisi fiskal di Jawa Barat,"pungkasnya.

‎