RRI.CO.ID, Manggarai Timur – Ketua Bawaslu Manggarai Timur, Zakarias Gara, S.H., menegaskan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Hal ini disampaikan saat memimpin kegiatan Konsolidasi Demokrasi di Kecamatan Kota Komba, Selasa, 30 Juni 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah kecamatan dan para pemangku kepentingan menjelang tahapan pemilu mendatang.

Dalam arahannya, Zakarias mengingatkan seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar tetap menjaga sikap netral dalam setiap tahapan pemilu. Ia mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya, Bawaslu Manggarai Timur telah menangani sejumlah dugaan pelanggaran netralitas ASN yang diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hingga ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Selain persoalan netralitas ASN, Bawaslu juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Menurut Zakarias, masih ditemukannya nama warga yang telah meninggal dunia dalam daftar pemilih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan melalui koordinasi antara pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar data pemilih semakin akurat.

Pada sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan yang dihadapi ASN dalam menjaga netralitas di tengah persepsi masyarakat. Camat Kota Komba, Eman W. Lodhu, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga integritas, profesionalisme, serta memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, dan berintegritas.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Manggarai Timur berharap terbangun komitmen bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat demokrasi. Selain meningkatkan kualitas data pemilih, komitmen tersebut juga diharapkan mampu menjaga netralitas ASN sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, transparan, dan dipercaya masyarakat.