RRI.CO.ID,Kuningan – Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, meminta pelaksanaan program pemenuhan gizi melalui Mitra Badan Gizi atau MBG tidak hanya melihat sisi keberhasilan, tetapi juga mengevaluasi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Hal itu disampaikan Nuzul usai menerima audiensi Forum Mitra MBG di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Ia mengatakan DPRD memiliki kewajiban untuk menampung seluruh aspirasi, baik dari masyarakat maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

“Sebagai wakil rakyat, kita harus mengakomodir semua aspirasi. Kemarin dari elemen mahasiswa menyampaikan aspirasi, kemudian hari ini dari Forum Mitra MBG juga menyampaikan kepentingannya,” ujar Nuzul Rachdy kepada RRI Cirebon, Selasa 30 Juni 2026.

Menurutnya, dalam penyampaian audiensi, pihak mitra lebih banyak menyoroti manfaat program, sementara dampak negatif maupun kelemahan di lapangan juga perlu menjadi bahan evaluasi.

“Dari Mitra MBG tadi menyampaikan kebaikan-kebaikannya saja. Nah, saya imbangi bahwa di antara kebaikan-kebaikan ini juga ada kelemahan-kelemahan yang harus menjadi bahan introspeksi SPPG,” katanya.

Nuzul juga menyoroti persoalan tenaga kerja dalam program tersebut. Ia menilai istilah relawan kurang tepat digunakan karena para pekerja mendapatkan upah.

“Yang namanya relawan mah rela berkorban. Ini kan dibayar. Jadi bukan relawan,” ucapnya.

Selain membuka lapangan pekerjaan, Nuzul mengingatkan adanya dampak lain yang harus diperhatikan, salah satunya terhadap pengelola kantin sekolah yang terdampak akibat perubahan sistem penyediaan makanan.

“Betul ada tenaga kerja yang direkrut, minimal 50 orang. Tapi dilihat juga dampaknya, apakah ada tenaga kerja lain yang akhirnya kehilangan pekerjaan? Contohnya pengelola kantin sekolah yang tadinya berjualan, kemudian tutup,” ujarnya.

Ia juga menyinggung potensi kecemburuan sosial akibat perbedaan pendapatan antara pekerja baru dalam program MBG dengan tenaga honorer maupun P3K yang sudah lama mengabdi.

“Sekarang pekerja baru di SPG, apakah tukang masak dan lainnya, gajinya Rp2 sampai Rp3 juta. Sementara yang kita perjuangkan selama ini P3K, yang lama menunggu status, ada yang gajinya hanya Rp500 ribu sampai Rp700 ribu. Ini tentu menjadi persoalan,” kata Nuzul.

Terkait klaim program MBG dapat membantu UMKM, Nuzul menyebut kondisi di lapangan perlu dikaji kembali. Menurutnya, sejumlah pedagang pasar justru mengeluhkan adanya pembelian dalam jumlah besar yang berdampak pada ketersediaan barang.

“Di pasar itu belum terasa manfaatnya. Pedagang sayur, pedagang kangkung, dan lainnya tidak terbeli karena sebagian bahan sudah diborong oleh MBG,” ucapnya.

Nuzul menambahkan, berbagai persoalan yang muncul di daerah juga berkaitan dengan dinamika program di tingkat pusat, termasuk sorotan terhadap Badan Gizi Nasional.

“Persoalan yang disampaikan mahasiswa kemarin terkait anggaran BGN yang sangat besar, ditambah isu penggunaan anggaran pendidikan. Klimaksnya dengan adanya penangkapan tiga kepala BGN, sehingga muncul pertanyaan tentang ketidakjelasan persoalan ini,” katanya.

DPRD Kabupaten Kuningan memastikan seluruh aspirasi dan catatan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG akan diteruskan untuk menjadi bahan evaluasi di tingkat provinsi maupun pemerintah pusat.