RRI.CO.ID, Jember - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) mengingatkan agar perguruan tinggi tetap fokus menjalankan Tri Dharma dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dosen FH UNEJ sekaligus Ketua Dewan Pakar ICMI Jember, Dr. Aries Harianto, menilai kampus tidak seharusnya mengambil peran sebagai pengelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki mandat yang berbeda, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi akademik bagi penyelesaian berbagai persoalan bangsa.

“Perguruan tinggi dibangun untuk mencetak sumber daya manusia unggul, mengembangkan ilmu pengetahuan melalui riset, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi penyelesaian persoalan bangsa,” ujarnya.

“Karena itu, kampus harus berhati-hati agar tidak bergeser menjadi lembaga yang menjalankan fungsi operasional di luar tugas pokoknya,” tambahnya.

Aries menjelaskan, pelibatan kampus sebagai pengelola SPPG berpotensi menambah beban administratif dan mengalihkan perhatian sivitas akademika dari kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengembangan inovasi.

Menurutnya, perguruan tinggi justru memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah melalui kajian ilmiah, penelitian, dan evaluasi terhadap kebijakan publik.

“Kampus harus tetap memiliki ruang untuk melakukan kajian, memberikan kritik konstruktif, serta menawarkan solusi atas berbagai persoalan publik,” katanya.

Meski demikian, Aries menegaskan perguruan tinggi tetap memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan Program MBG.

Kontribusi tersebut dapat diwujudkan melalui riset mengenai keamanan pangan, standar gizi, tata kelola distribusi, sistem pengawasan, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah.

“Kampus dapat melakukan riset, menyusun rekomendasi kebijakan, mengevaluasi program, hingga memberikan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan, bukan sebagai pelaksana operasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah dapur atau satuan pelayanan yang dibentuk, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan.

Karena itu, keterlibatan perguruan tinggi dinilai akan lebih optimal jika difokuskan pada penguatan aspek akademik dan ilmiah.

“Kampus memiliki modal intelektual yang besar untuk membantu negara melalui kajian, data, inovasi, dan rekomendasi yang menjadi dasar penyempurnaan kebijakan publik,” katanya.