RRI.CO.ID, Entikong – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Sanggau menilai, perkawinan anak dapat mengancam upaya mewujudkan generasi muda yang berkualitas. Kabid Perlindungan Anak, Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni mengatakan, pernikahan dini berpotensi menghambat terwujudnya bonus demografi.

"Kami menghimbau kepada masyarakat, terutama orang tua, tokoh adat dan tokoh agama, bahwa perkawinan anak ini lebih banyak negatifnya daripada positifnya," kata Titin di Sanggau, Senin 29 Juni 2026.

Menurutnya, anak yang menikah pada usia dini berisiko putus sekolah dan menghadapi berbagai persoalan sosial maupun ekonomi. Ia mengkuatirkan, kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

"Pertama negatifnya yaitu putus sekolah. Kedua KDRT. Ketiga itu stunting. Keempat itu yaitu karena tadi finansial belum cukup, ya dampak-dampak yang lain bermasalah," ungkapnya.

Titin mengatakan, perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan reproduksi dan dapat meningkatkan risiko stunting. Selain itu, ia menyebut, kehamilan pada usia anak berpotensi menimbulkan komplikasi hingga menyebabkan kematian ibu dan bayi.

"Kalau reproduksi anak perempuan ini belum siap, bisa tadi hamil, kematian, gitu," ucapnya.

Ia mengungkapkan, hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 17 dispensasi perkawinan anak di Kabupaten Sanggau. Sementara sepanjang tahun 2025 terdapat 47 kasus pernikahan anak di bawah umur.

"Untuk tahun 2025 itu dari Januari sampai Desember sebanyak 47 kasus. Sedangkan tahun 2026 hingga Juni terdapat 17 dispensasi yang dikeluarkan Pengadilan Agama," katanya.

Untuk itu, Ia menegaskan, Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau terus mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna menekan angka perkawinan anak. Menurutnya, keterlibatan keluarga, tokoh adat dan tokoh agama menjadi kunci dalam menyiapkan generasi muda yang sehat, berpendidikan dan produktif menuju bonus demografi.