RRI.CO.ID, Samarinda – Badan Pusat Statistik (BPS) mengimbau masyarakat tidak menolak kedatangan petugas Sensus Ekonomi 2026. Imbauan itu disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial tentang adanya petugas sensus yang ditolak, bahkan diusir saat menjalankan pendataan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir saat didatangi petugas sensus. Sebab, pendataan dilakukan untuk menghasilkan data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

"Kalau ada petugas sensus datang, mohon diterima dengan baik. Kami justru ingin membantu agar masyarakat terdata sehingga kebijakan pemerintah bisa lebih tepat sasaran," ujarnya, usai mencanangkan Sensus Ekonomi Provinsi Kaltim di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur pada Kamis, 25 Juni 2026.

Selain menerima petugas sensus, Amalia juga mengingatkan masyarakat agar memberikan informasi yang benar saat proses pendataan berlangsung. Menurutnya, kejujuran masyarakat menjadi kunci agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat.

Pasalnya, data tersebut nantinya akan digunakan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Meski Amalia menjelaskan tidak ada sanksi bagi masyarakat yang menolak didata. Namun, ia mengingatkan bahwa masyarakat yang tidak tercatat berpotensi tidak masuk dalam dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

"Kalau tidak terdata, nanti kebijakannya tidak bisa menyasar orang tersebut. Padahal data ini bukan untuk pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat sendiri," ucapnya.

Karena itu, ia berharap seluruh pelaku usaha maupun masyarakat dapat berpartisipasi sehingga target Sensus Ekonomi 2026 dapat tercapai, yakni seluruh usaha berhasil didata dan menghasilkan data yang akurat.

Bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi atau menyampaikan pertanyaan mengenai Sensus Ekonomi 2026, BPS juga menyediakan layanan melalui laman resmi sensus ekonomi, chatbot, serta layanan WhatsApp di nomor 0815-1126-2026.