RRI.CO.ID, Blitar - Cipayung Plus Blitar Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro, Kamis (25/6/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan nasional mulai dari kondisi ekonomi, kualitas demokrasi, pendidikan, hingga lingkungan hidup.

Aksi diikuti gabungan organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya PC PMII Blitar, HMI Cabang Blitar, DPC GMNI Blitar, PC IMM Blitar, BEM STIT Al-Muslihun, BEM UNU Blitar, DEMA STITMA, BEM Unisba Blitar, serta DPM Unisba Blitar.

Koordinator Lapangan, Nasanta Febriana mengatakan. mahasiswa menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum mampu menjawab persoalan masyarakat secara menyeluruh.

"Kami melihat banyak persoalan yang saat ini dirasakan masyarakat, mulai dari harga kebutuhan pokok yang terus naik, lapangan pekerjaan yang semakin sempit, hingga daya beli masyarakat yang menurun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah," ujar Nasanta saat menyampaikan orasi, Kamis (25/6/2026).

Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti sejumlah program strategis nasional yang dinilai perlu dievaluasi, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Menurut mereka, program tersebut harus dijalankan secara transparan dan tepat sasaran agar tidak membebani anggaran negara.

Mahasiswa juga menyampaikan kritik terkait kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Mereka menilai penguatan budaya kritik, pemberantasan korupsi, serta penempatan pejabat berdasarkan kompetensi harus menjadi perhatian pemerintah.

Di bidang pendidikan, massa aksi menyoroti masih adanya ketimpangan akses pendidikan serta persoalan kesejahteraan guru honorer dan tenaga pendidik non-ASN. Sementara di sektor lingkungan, mereka meminta pemerintah lebih tegas dalam menindak pelaku perusakan lingkungan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Cipayung Plus Blitar Raya menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu meliputi stabilisasi harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program MBG dan KDMP, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, evaluasi APBN dan APBD, penguatan kembali independensi KPK, pengesahan RUU Perampasan Aset, penghentian kriminalisasi aktivis, hingga penegakan hukum lingkungan.

Nasanta menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

"Kritik yang kami sampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa agar kebijakan yang diambil pemerintah tetap berpihak kepada rakyat dan sesuai dengan semangat demokrasi," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengatakan pihaknya menghargai aksi penyampaian pendapat yang dilakukan mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi.

Meski sebagian tuntutan berada di luar kewenangan pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Blitar, pihaknya tetap berkomitmen menampung dan meneruskan aspirasi tersebut melalui jalur yang sesuai.

Menurutnya, DPRD memiliki peran untuk menjembatani suara masyarakat agar dapat tersampaikan kepada pihak yang berwenang. Karena itu, setiap masukan yang disampaikan mahasiswa akan diterima dan difasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku.

"Pada prinsipnya kami menerima aspirasi yang disampaikan. Meski berkaitan dengan program strategis nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kami siap memfasilitasi agar aspirasi tersebut dapat tersampaikan," kata Supriadi.

Ia menjelaskan, hingga saat ini DPRD Kabupaten Blitar belum menerima laporan maupun temuan yang menunjukkan adanya gejolak signifikan di daerah terkait pelaksanaan program nasional yang dipersoalkan mahasiswa. Namun demikian, pihaknya tetap memandang kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi yang penting.

Supriadi juga menegaskan bahwa DPRD akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, guna membangun komunikasi yang konstruktif terkait kebijakan publik.

"Kami selalu terbuka untuk menerima masukan. Sebagai wakil rakyat, sudah menjadi tugas kami mendengarkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, DPRD Kabupaten Blitar menyatakan siap menerima kembali audiensi maupun penyampaian aspirasi apabila di kemudian hari terdapat persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama.