Pemprov Kaltim Petakan Efisiensi Belanja untuk Antisipasi Tekanan Defisit
- 25 Jun 2026 07:54 WIB
- Samarinda
RRI.CO.ID, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memetakan sejumlah pos belanja yang berpotensi dilakukan efisiensi sebagai langkah antisipasi menghadapi tekanan keuangan daerah. Upaya tersebut dilakukan menjelang pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 agar kondisi fiskal daerah tetap terjaga.
Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah mencermati berbagai indikator yang dapat memengaruhi kemampuan keuangan daerah. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada berkurangnya ruang fiskal pemerintah provinsi.
Selain itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pertengahan tahun juga belum menunjukkan capaian yang sesuai target. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat memengaruhi keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah pada akhir tahun anggaran.
Sri Wahyuni menjelaskan terdapat sejumlah sumber PAD yang sebelumnya diproyeksikan dapat memberikan kontribusi pada tahun ini, namun hingga kini belum dapat terealisasi secara optimal. Salah satunya berasal dari pengoperasian Dermaga Tambat yang masih menunggu penyelesaian proses perizinan dari pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari anggaran hingga regulasi yang diperlukan agar fasilitas tersebut dapat segera beroperasi. Namun karena proses perizinan masih berlangsung, potensi pendapatan yang diharapkan dari sektor tersebut belum dapat masuk ke kas daerah pada tahun berjalan," ujarnya pada Selasa 23 Juni 2026.
Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat baru mencapai sekitar 36 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut masih berada di bawah capaian ideal semester pertama yang seharusnya sudah mendekati 50 persen.
Karena itu, Pemprov Kaltim mulai mengidentifikasi belanja-belanja yang dapat dicadangkan maupun diefisiensi tanpa mengganggu pelayanan publik dan program prioritas pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan defisit yang berpotensi muncul pada perubahan anggaran mendatang.
"Kita sedang memetakan belanja-belanja yang bisa dicadangkan atau diefisiensi karena kita akan menghadapi tekanan keuangan. Supaya nanti pada saat anggaran perubahan, tekanan defisitnya tidak terlalu besar," kata Sri Wahyuni. (zul)
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....