RRI.CO.ID, Banda Aceh - Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir menerima audiensi sekitar 15 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Posko Penanggulangan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 23 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan penanganan serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Dalam audiensi itu, M. Nasir didampingi para asisten Sekda Aceh, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Juru Bicara Pemerintah Aceh, serta sejumlah kepala SKPA dan biro terkait. Kehadiran para pejabat tersebut bertujuan memberikan penjelasan menyeluruh mengenai langkah-langkah pemulihan yang sedang dilakukan pemerintah.

Di hadapan para mahasiswa, Sekda Aceh menjelaskan bahwa penanganan pascabencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, luasnya wilayah terdampak menjadi tantangan besar dalam proses pemulihan.

“Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi ini bahkan lebih luas dibandingkan dampak tsunami tahun 2004. Karena itu, proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan keterlibatan semua pihak,” ujar M. Nasir.

Ia mengatakan, saat ini Aceh masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan yang berlangsung hingga 28 Juli 2026. Pemerintah berharap setelah masa tersebut berakhir, proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih maksimal.

M. Nasir juga menyampaikan bahwa berbagai program pemulihan telah mulai dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari APBA Reguler Tahun 2025 dan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Program-program tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Menurut data yang dipaparkan dalam pertemuan itu, pelaksanaan program penanganan dan pemulihan pascabencana saat ini telah mencapai sekitar 50 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan meskipun masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan.

Sekda mengungkapkan bahwa hasil verifikasi terbaru menunjukkan kebutuhan penanganan sektor perumahan pascabencana mencapai 395.873 unit rumah. Karena itu, pemerintah terus melakukan penyelarasan data agar bantuan dan program rehabilitasi dapat tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa validasi data menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh haknya dalam proses pemulihan. Pemerintah Aceh juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat realisasi dukungan yang dibutuhkan.

“Kami berharap dukungan pendanaan yang masih diperlukan dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dituntaskan secara menyeluruh, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” kata M. Nasir.

Melalui audiensi tersebut, mahasiswa memperoleh gambaran mengenai kondisi terkini penanganan pascabencana di Aceh. Pemerintah Aceh juga berharap dukungan berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat upaya pemulihan demi kesejahteraan masyarakat terdampak.