RRI.CO.ID Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah sepanjang 2025 di hadapan DPRD Banyuwangi dalam rapat paripurna, Kamis (11/6/2026). Mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Pemaparan tersebut disampaikan dalam Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono.

Dalam laporannya, Ipuk menyebut pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2025 mencapai 5,65 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,68 persen dan menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Selain pertumbuhan ekonomi, kualitas pembangunan manusia juga mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi naik dari 74,30 pada 2024 menjadi 75,17 pada 2025.

“Realisasi ini telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 100,40 persen,” kata Ipuk, Kamis 11 Juni 2026.

Di sektor kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan kembali menurun. Persentase penduduk miskin turun dari 6,54 persen pada 2024 menjadi 6,13 persen pada 2025. Sementara rasio ketimpangan atau Gini Ratio juga membaik dari 0,312 menjadi 0,290.

Menurut Ipuk, capaian tersebut menunjukkan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Dari sisi keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi terealisasi sebesar Rp767,44 miliar atau 103,67 persen dari target Rp740,31 miliar. Realisasi pajak daerah bahkan mencapai Rp456,19 miliar atau 121,63 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah tahun anggaran 2025 mencapai Rp3,62 triliun atau 91,21 persen dari total anggaran sebesar Rp3,97 triliun.

“Secara umum, capaian pendapatan daerah yang melampaui target menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan dengan baik. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ipuk.

Selain memaparkan indikator pembangunan dan keuangan daerah, Ipuk juga menyampaikan sejumlah penghargaan yang diraih Banyuwangi sepanjang 2025. Di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta predikat Kinerja Tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dari Kementerian Dalam Negeri.

Ipuk berharap berbagai capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.