RRI.CO.ID, Ende – Anggota DPRD Ende dari Fraksi PSI, Anselmus Kaise, mendesak Pemerintah Kabupaten Ende memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya minyak tanah bersubsidi. Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada harga, tetapi juga harus menyentuh seluruh jalur distribusi hingga ke masyarakat penerima manfaat.

Pernyataan tersebut disampaikan Anselmus Kaise kepada media di Ende, Kamis 4 Juni 2026. Ia menilai berbagai keluhan masyarakat terkait ketersediaan kuota dan lonjakan harga minyak tanah perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Ansel mengatakan masyarakat masih sering mengeluhkan keterbatasan pasokan minyak tanah di sejumlah wilayah. Selain itu, harga jual di tingkat pengecer disebut kerap melebihi harga eceran yang telah ditetapkan pemerintah.

Sebagai wakil rakyat, ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende bersama instansi terkait melakukan pengawasan secara menyeluruh. Pengawasan tersebut, kata dia, harus memastikan harga subsidi benar-benar diterima masyarakat sesuai ketentuan.

Menurut Ansel, harga minyak tanah bersubsidi yang diketahui sebesar Rp4.000 per liter harus dapat dinikmati oleh masyarakat penerima manfaat. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada tingkat agen, tetapi harus menjangkau hingga pengecer dan konsumen akhir.

Ia juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai perlu lebih aktif melakukan inspeksi mendadak di lapangan. Kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara rutin dengan berkoordinasi bersama pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa.

Ansel menegaskan pengawasan distribusi BBM tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Wilayah kecamatan yang memiliki kebutuhan energi cukup tinggi juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurutnya, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan pedesaan sangat bergantung pada ketersediaan minyak tanah. Karena itu, distribusi yang lancar dan harga yang sesuai aturan menjadi faktor penting bagi keberlangsungan usaha masyarakat.

Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran sebagai fasilitator sekaligus pengendali harga di lapangan. Fungsi tersebut harus dijalankan dengan memastikan subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Ansel berharap dinas teknis bersama aparat pengawas dapat meningkatkan pengendalian distribusi BBM secara berkala. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan serta melindungi mas