RRI.CO.ID, Manggarai – Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026 yang disalurkan untuk wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada mencapai Rp225,73 miliar. Dana dari Pemerintah Pusat tersebut disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng.

Anggaran ini dialokasikan khusus guna menyokong biaya operasional seluruh jenjang pendidikan keempat Kabupaten tersebut. Kucuran dana itu mencakup pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, menengah, hingga program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.

Kepala KPPN Ruteng, Akhmad Zainuddin, kepada RRI, Kamis, 21 Mei 2026, memaparkan total pagu dana BOSP Tahun 2026 sebesar Rp225,73 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp203,25 miliar, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp17,74 miliar, dan dana BOP Kesetaraan sebesar Rp4,75 miliar.

Terkait realisasinya, Akhmad menjelaskan bahwa per 20 Mei 2026, penyaluran dana BOSP Tahap I di wilayah Manggarai Raya dan Ngada mencapai Rp115,74 miliar atau sebesar 51,27 persen dari total pagu. Dari jumlah tersebut, dana BOS senilai Rp103,46 miliar telah disalurkan kepada 1.027 Sekolah Dasar (SD) dan 389 Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sementara, dana BOP PAUD sebesar Rp9,95 miliar dialokasikan bagi 758 lembaga PAUD, 4 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan 3 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Adapun untuk BOP Kesetaraan, anggaran senilai Rp2,30 miliar sukses dicairkan bagi 26 PKBM serta 4 SKB selaku penyelenggara pendidikan non formal.

Kucuran dana operasional ini dipastikan memberikan dampak langsung di lapangan dengan menyasar 222.443 peserta didik di Manggarai Raya dan Ngada sebagai penerima manfaat. Secara rinci, angka tersebut tercatat sebanyak 131.605 siswa SD, 63.984 siswa SMP, 24.367 anak usia dini (PAUD), serta 2.487 warga belajar yang tengah menempuh pendidikan kesetaraan.

Di akhir keterangannya, Akhmad menegaskan bahwa kelancaran alokasi dan penyaluran dana BOSP ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam mendukung keberlangsungan layanan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. "Tujuannya adalah untuk mendukung pemerataan mutu layanan pendidikan, meringankan beban biaya pendidikan masyarakat, dan memastikan operasional sekolah berjalan secara optimal," katanya.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan haknya secara merata, baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal, sekolah negeri maupun swasta. Langkah ini diharapkan mampu meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat sekaligus memastikan operasional harian sekolah dapat berjalan secara optimal.