RRI.CO.ID, Jember - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.

Salah satunya melalui pembenahan data warga miskin secara masif dan terintegrasi. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, di Jakarta, pada Kamis (21/5/2026).

Dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Iwan menyebut langkah yang dilakukan Pemkab Jember dapat menjadi contoh nasional.

Terutama dalam penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial.

“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujarnya.

Ia menilai persoalan utama pengentasan kemiskinan selama ini tidak hanya terkait besarnya angka kemiskinan. Tapi juga validitas data dan tumpang tindih program bantuan sosial.

Karena itu, penguatan integrasi data dinilai menjadi kunci agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengatakan pengentasan kemiskinan harus dibangun berdasarkan data riil masyarakat di lapangan.

Menurutnya, Pemkab Jember saat ini mengembangkan pola intervensi sosial berbasis data mikro By Name By Address (BNBA) agar bantuan dari pemerintah maupun CSR perusahaan diterima warga yang benar-benar membutuhkan.

“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu jiwa tercatat keluar dari kategori penduduk miskin.

Meski demikian, secara jumlah absolut, penduduk miskin di Jember masih menjadi terbesar kedua di Jawa Timur dengan total mencapai 216,76 ribu jiwa.

Untuk mempercepat penanganan, Pemkab Jember memfokuskan intervensi pada kelompok masyarakat Desil 1 melalui proses verifikasi dan validasi DTSEN.

Total sasaran prioritas yang diverifikasi mencapai 97.060 kepala keluarga, dengan lebih dari 68 ribu kepala keluarga diprioritaskan menerima intervensi program secara cepat dan langsung.

Sebanyak lebih dari 20 ribu aparatur sipil negara (ASN) diterjunkan langsung ke lapangan melakukan pengecekan kondisi warga secara faktual selama satu bulan.

Sebelum diterjunkan, para ASN mendapatkan pembekalan bersama BPS dan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial agar proses verval berjalan sesuai standar nasional.

Verifikasi dilakukan dari rumah ke rumah melalui metode ground check terhadap 39 indikator kemiskinan. Mulai dari kondisi tempat tinggal, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.

“Proses tersebut juga didukung teknologi digital berbasis web dan telepon pintar sehingga hasil verifikasi dapat diunggah secara real time,” kata dia.

Selain mempercepat pembaruan data, sistem ini juga memperkuat transparansi dan akurasi dalam pengambilan kebijakan.

Hasil verifikasi menunjukkan sebanyak 16.766 warga tercatat masih hidup padahal telah meninggal dunia. Selain itu, ditemukan 10.703 kepala keluarga yang telah pindah keluar Jember namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Menurut Fawait, pembaruan data secara langsung diperlukan agar program perlindungan sosial tidak salah sasaran.

“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat,” katanya.