RRI.CO.ID, Samarinda - Barisan penyandang disabilitas menjadi bagian dari massa aksi 215 yang digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Kamis, 21 Mei 2026. Mereka datang membawa tuntutan yang sama seperti aksi sebelumnya, yakni meminta pemerintah mengembalikan jumlah penerima bantuan sosial tunai (BST) yang disebut turun drastis pada 2026.

Sebagaimana yang diungkapkan Wakil Ketua Umum Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas, Muhammad Ilham, komunitas disabilitas merasa terdampak setelah jumlah penerima bantuan menyusut dari sekitar 6.000 orang menjadi hanya sekitar 500 penerima.

Padahal, adanya BST sangat membantu penyandang disabilitas agar mereka dapat mandiri dan bertahan di tengah tantangan ekonomi. "Kalau bisa dikembalikan seperti sebelumnya. Dulu 6.000 orang, sekarang di 2026 hanya 500 orang," ujarnya.

Menurutnya, pengurangan itu membuat banyak penyandang disabilitas kehilangan bantuan yang selama ini membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Meski Ilham menyebut nominal BST yang diterima penyandang disabilitas hanya sekitar Rp1 juta lebih dalam setahun. Namun, bagi Ilham dan kawan-kawan jumlah itu sangat berarti.

“Itu bantuan yang kami tunggu setahun sekali. Tapi sekarang malah banyak yang dicoret,” ucapnya.

Komunitas disabilitas pun sempat mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim untuk meminta penjelasan terkait kebijakan pemangkasan BST itu. Berdasarkan pengakuan Dinsos, BST kini hanya diprioritaskan untuk penyandang disabilitas berat. Meski begitu, komunitas disabilitas menilai kebijakan itu tetap belum menjawab keresahan di lapangan.

“Memang ada usulan penambahan sekitar 2.000 penerima lagi setelah aksi kemarin. Tapi itu masih usulan dan belum tentu disetujui,” kata Ilham.

Di tengah polemik BST, persoalan lain ikut muncul. Sejumlah penyandang disabilitas juga mulai mengeluhkan kepesertaan BPJS mereka yang tidak lagi aktif usai menerima laporan dalam beberapa waktu terakhir.

Ilham menduga kondisi tersebut berkaitan dengan penghapusan kepesertaan BPJS yang sebelumnya sempat ramai dibicarakan masyarakat. Namun hingga kini, kata dia, belum ada penjelasan pasti terkait alasan penghentian kepesertaan tersebut.

“Ada teman-teman yang melapor BPJS-nya diblokir. Mereka jadi bingung saat mau berobat,” ucapnya.

Kondisi itulah yang akhirnya membuat komunitas disabilitas memilih turun langsung ke jalan. Ilham mengatakan selama ini pihaknya jarang ikut berdemonstrasi, tetapi kali ini mereka merasa perlu bersuara karena kebijakan yang ada dianggap semakin memberatkan.

“Kami juga masyarakat Kaltim. Kami punya hak yang sama untuk merasakan bantuan dan perhatian dari pemerintah,” ujar Ilham, mengakhiri.