KPPN Sanggau Buka Rahasia Digitalisasi, Gaji 13 ASN Kini Lebih Cepat Cair
- 21 Mei 2026 13:14 WIB
- Entikong
RRI.CO.ID, Entikong - Transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan negara dinilai membawa perubahan besar terhadap efektivitas dan transparansi birokrasi. Di tengah percepatan teknologi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk semakin adaptif agar pelayanan publik berjalan lebih cepat, akuntabel, dan efisien.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sanggau, Epsilon Noviastuti, mengungkapkan bahwa digitalisasi kini bukan lagi sekadar opsi tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Berbagai aplikasi sistem keuangan negara telah diterapkan secara berkelanjutan guna mempercepat, mempermudah, sekaligus memastikan akurasi dalam proses penyaluran anggaran negara agar dapat tepat waktu dan tepat sasaran.
| Baca juga: Bupati Sanggau Buka Hornets Cup 2026 |
“Digitalisasi bukan lagi mau tidak mau, tetapi keharusan untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman dalam modernisasi sistem pemerintahan,” kata Noviastuti dalam Dialog Sanggau Menyapa RRI Sanggau, Kamis 21 Mei 2026.
Ia menjelaskan, salah satu bentuk nyata stimulasi bagi ASN dalam mendukung sistem digital adalah melalui kebijakan pemberian dukungan kesejahteraan seperti Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penguatan motivasi kerja bagi ASN, tetapi juga menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang memberikan dampak berantai bagi berbagai lapisan masyarakat.
"Sistem digital seperti SAKTI dan SPAN telah memangkas waktu proses anggaran secara signifikan, bahkan dapat menyelesaikan satu proses pembayaran dalam waktu sekitar satu jam," jelasnya.
Selain itu, kata Noviastuti, implementasi digitalisasi juga memberikan dampak nyata terhadap efisiensi kerja aparatur melalui penerapan sistem paperless serta integrasi aplikasi persuratan yang lebih terstruktur dan sistematis. Kehadiran sistem digital tersebut sekaligus memperkuat aspek transparansi, karena setiap proses kerja dapat ditelusuri secara jelas, terdokumentasi dengan baik, serta memiliki jejak digital yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan digitalisasi, setiap proses tercatat jelas siapa yang mengerjakan dan kapan dilakukan, sehingga transparansi benar-benar terlihat,” katanya.
Noviastuti berharap agar seluruh ASN maupun instansi pemerintah di berbagai tingkatan dapat terus memperkuat proses adaptasi digital secara berkelanjutan, sehingga birokrasi yang dibangun semakin modern, responsif, cepat, dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi digital tidak semata-mata berkaitan dengan pemanfaatan teknologi semata, melainkan juga menyentuh perubahan mendasar dalam budaya kerja aparatur menuju pola pikir yang lebih terbuka, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih berkualitas serta berintegritas.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....