RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menegaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran politik masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab.

Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Maria Magdalena S. Sering, mengatakan demokrasi sejatinya merupakan budaya yang harus dirawat setiap hari. Karena itu, Bawaslu tetap aktif melakukan pendidikan politik meski berada di luar masa tahapan pemilu.

“Demokrasi bukan sekadar ritual lima tahunan. Demokrasi harus terus dirawat bersama dalam kehidupan sehari-hari,” katanya dalam dialog di Pro 1 RRI Ende, Sabtu 9 Mei 2026.

Ia menjelaskan, kegiatan pendidikan demokrasi yang dilakukan saat non-tahapan merupakan investasi jangka panjang untuk menghadirkan pemilu yang lebih berkualitas pada 2029 mendatang. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan mampu memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan gagasan, bukan karena politik uang.

Menurut Leny, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih di TPS. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat ikut menjaga proses demokrasi secara sadar dan aktif.

Ia menyebut salah satu tanda meningkatnya kesadaran politik adalah keberanian masyarakat menolak praktik politik uang dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menghargai perbedaan pilihan politik.

Untuk memperluas pendidikan demokrasi, Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat aktif menjalankan program Bawaslu Go to School. Program itu menyasar pemilih pemula dan generasi muda di sekolah maupun kampus.

Selain melalui lembaga pendidikan formal, edukasi demokrasi juga dilakukan secara nonformal di ruang-ruang publik seperti komunitas anak muda dan tempat berkumpul masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih agar pesan demokrasi lebih mudah diterima oleh berbagai kelompok usia.

Leny menilai pengawasan pemilu saat ini harus berbasis ekosistem dan melibatkan banyak pihak. Hal itu penting mengingat jumlah pengawas pemilu sangat terbatas dibanding luas wilayah dan tantangan geografis di Nusa Tenggara Timur, termasuk wilayah kepulauan di Manggarai Barat.

Karena itu, Bawaslu mulai menggandeng organisasi perempuan, komunitas masyarakat, hingga media untuk memperkuat pengawasan partisipatif. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat melalui pendidikan publik.

Ia berharap kesadaran demokrasi dapat tumbuh mulai dari lingkungan keluarga. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya aktif saat pemilu berlangsung, tetapi juga menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.