Poin Utama
- Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur memperkuat pendidikan demokrasi melalui pengawasan partisipatif hingga tingkat desa.
- Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Manggarai Timur, Maksimilianus Ukut, mengatakan penguatan demokrasi merupakan program nasional yang dijalankan sesuai kebutuhan daerah.
- Bawaslu berharap keterlibatan masyarakat semakin meningkat sehingga pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan penyelenggara, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga.
RRI.CO.ID, Manggarai Timur – Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur memperkuat pendidikan demokrasi melalui pengawasan partisipatif hingga tingkat desa. Upaya itu dilakukan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Manggarai Timur, Maksimilianus Ukut, mengatakan penguatan demokrasi merupakan program nasional yang dijalankan sesuai kebutuhan daerah.
Menurutnya, Bawaslu tidak hanya menyasar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten. Sosialisasi juga dilakukan kepada kelompok masyarakat di tingkat akar rumput melalui kelompok P2K2 binaan pendamping PKH.
Ia menjelaskan, pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena kelompok masyarakat telah terbentuk dan rutin mengadakan pertemuan. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan politik kepada warga.
"Kami ingin demokrasi tumbuh dari desa. Karena itu masyarakat perlu memahami hak, kewajiban, dan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu," ujarnya saat wawancara bersama Pro 1 RRI Ende, pada Kamis, 16 Juli 2026.
Bawaslu berharap keterlibatan masyarakat semakin meningkat sehingga pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan penyelenggara, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....