RRI.CO.ID, Entikong - Ketua DPRD Sanggau, Hendrikus Hengki menyesalkan tidak berimbangnya Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam yang diterima kabupaten ini. Ia menyebut, DBH yang kembali ke Kabupaten Sanggau sangat kecil untuk membiayai pembangunan di daerah.

"Sanggau ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Dari sektor perkebunan sawit saja, menurut data BPS 400 ribu hektare lebih produksinya, dan pajak yang kita berikan ke Pemerintah Pusat dari sektor perkebunan sangat besar hingga triliunan Rupiah, itu belum pajak CPO, hitung-hitungan saya sekitar Rp5 triliun lebih lah pajak yang kita setor ke pusat," kata Hendrikus Hengki, Senin 18 Mei 2026.

Tak hanya sektor perkebunan, diungkapkan, Sanggau juga memiliki sumber kekayaan alam lainnya seperti tambang. Sektor tambang tersebut, menurutnya, ada emas, bauksit serta nikel.

"Kita punya emas, punya bauksit dan nikel, banyak sekali tambang kita, tapi hasilnya diberikan ke pusat. Nah, ini yang menjadi persoalan daerah, di mana transfer ke daerah dihitung berdasarkan jumlah penduduk, ini yang menjadi persoalan Pemerintah Daerah yang memang penghasilannya dari kekayaan alamnya," ujar dia.

Sedangkan, lanjutnya, jika berharap dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. Bahkan, tidak sebanding dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

"PAD kita tidak seberapa. Dari hotel misalnya, kita tahu hotel kita jumlah sedikit sehingga pajaknya kecil, begitu juga pajak restoran, reklame, parkir, PBB dan lain sebagainya. Yang kecil-kecil dikasi ke daerah tapi yang besar diambil pusat, ini persoalan yang dihadapi daerah saat ini," ungkapnya.

Dia berharap, Pemerintah Pusat mengkaji pembagian DBH. Sebab, sebagai daerah penyumbang DBH, Sanggau mestinya mendapat alokasi anggaran yang lebih besar.

"Jangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Kalau bicara infrastruktur, rakyat tidak peduli dengan jumlah penduduk, rakyat tahunya tanggungjawab Pemerintah Daerah membuat jalan mulus, pelayanan kesehatan dan sekolah tersedia, dan kebutuhan lainnya terjangkau. Kalau anggarannya kecil saja, Pemerintah Daerah yang disalahkan karena membangun itu kan perlu uang, sementara uang yang diberikan kecil," tutupnya. (Abang Indra).