RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus berupaya menjaga stabilitas pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Labuan Bajo di tengah tingginya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Sebanyak seribu lebih tabung LPG dilaporkan masuk ke Labuan Bajo pada Minggu, 17 Mei 2026. Selain itu, antrean bongkar muatan LPG masih berlangsung di Pelabuhan Rangko melalui Ambra Kargo sebanyak dua kontainer.

Laporan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Manggarai Barat, Adrianus Ojo, kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah melalui grup koordinasi pimpinan daerah.

“Selamat malam pimpinan. Izin melaporkan barang LPG yang masuk hari ini,” tulis Adrianus dalam laporannya.

Dalam rincian distribusi, PT SUM melalui Toko Orion menerima 616 tabung LPG dengan harga jual Rp375 ribu per tabung.

Sementara itu, Toko Metro menerima 450 tabung LPG, meski empat tabung dilaporkan dalam kondisi rusak. Harga jual di toko tersebut berkisar Rp375 ribu hingga Rp385 ribu per tabung.

Selain pasokan yang telah masuk, distribusi LPG di Pelabuhan Rangko juga terus berjalan. PT PAS sebagai agen resmi membawa 399 tabung LPG ukuran 12 kilogram dan 60 tabung ukuran 50 kilogram.

Sedangkan Toko Hasil mendatangkan 600 tabung LPG ukuran 12 kilogram dengan harga jual Rp350 ribu per tabung.

Pemerintah daerah menilai pemantauan distribusi LPG penting dilakukan guna mencegah kelangkaan serta mengendalikan lonjakan harga di tingkat pasar, khususnya di kawasan pariwisata super prioritas Labuan Bajo.

Selain pengawasan distribusi, Dinas Perindag Manggarai Barat juga mulai melakukan pendataan kebutuhan riil LPG melalui platform digital Google Form.

Pendataan tersebut diwajibkan bagi pelaku usaha pengguna LPG berskala menengah hingga besar, seperti hotel, restoran, kapal wisata, kafe, rumah makan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga usaha laundry.

Adrianus mengatakan langkah tersebut bertujuan memperoleh data akurat terkait kebutuhan konsumsi LPG di lapangan.

“Pendataan ini penting agar pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan LPG di lapangan, sehingga distribusi dan pengawasan dapat dilakukan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, data yang terkumpul nantinya menjadi dasar koordinasi dengan agen dan distributor resmi guna memastikan stok tetap aman serta distribusi berjalan sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

Pendataan tersebut juga diharapkan mampu memetakan tingkat konsumsi LPG di berbagai sektor usaha sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan distribusi.

“Kami berharap seluruh pelaku usaha dapat kooperatif dan segera mengisi formulir yang telah disiapkan. Data ini akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat terkait distribusi LPG di Manggarai Barat,” katanya.

Dinas Perindag menegaskan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan distribusi LPG agar lebih tertib, transparan, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat maupun dunia usaha di Labuan Bajo.