RRI.CO.ID, Entikong – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Wahyu Pralihanti menjelaskan, pendataan ulang objek pajak menjadi langkah penting untuk memperbarui data lahan dan bangunan milik masyarakat. Menurutnya, pembaruan data ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan pertanahan.

“Dulu mungkin 15 sampai 20 tahun lalu objek itu masih berupa tanah kosong, sehingga yang tercatat dalam PBB hanya tanah. Sekarang perlu dipastikan kembali apakah di atas lahan itu sudah ada bangunan atau masih kosong,” kata Wahyu usai kegiatan konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) di Aula Daranante Kantor Bupati Sanggau, Rabu 13 Mei 2026.

Ia mengatakan, pendataan ulang dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi fisik objek pajak yang selama ini belum tercatat. Data tersebut menjadi dasar penyesuaian nilai pajak bumi dan bangunan sesuai kondisi riil di lapangan.

“Kalau sudah ada bangunan, apakah itu rumah tinggal atau bangunan perdagangan dan jasa, tentu nilai pajaknya berbeda. Dari situ akan terlihat potensi penerimaan daerah yang bisa meningkat,” jelasnya.

Menurut Wahyu, perubahan data objek pajak juga akan berdampak pada optimalisasi penerimaan daerah dari sektor lain. Salah satunya berasal dari proses pengurusan sertifikat hak milik oleh masyarakat melalui instansi pertanahan.

“Ketika masyarakat mengurus sertifikat hak milik sampai terbit di BPN, di situ ada BPHTB yang juga menjadi penerimaan pemerintah daerah. Jadi ini saling berkaitan dalam meningkatkan PAD,” ucapnya.

Ia menambahkan, pendataan ini dilakukan untuk memastikan seluruh objek tanah dan bangunan tercatat sesuai kondisi terkini. Wahyu berharap, langkah tersebut dapat memperkuat akurasi data sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.