RRI.CO.ID, Samarinda - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur menyoroti masih lemahnya sistem pelaporan dan pembaruan data Kampung Keluarga Berkualitas di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Persoalan tersebut dinilai berdampak terhadap rendahnya klasifikasi Kampung KB di daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Tim Kerja Pelaporan Statistik dan Pengelolaan TIK BKKBN Kaltim, Novi Hendrayanti, dalam kegiatan Bimtek Kampung KB dan DASHAT pada Selasa, 12 Mei 2026. Ia mengatakan website Kampung KB menjadi instrumen utama pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi capaian program.

Menurut Novi, sebagian besar Kampung KB di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih belum optimal dalam melakukan updating data. Laporan perkembangan program, data kependudukan, serta intervensi kegiatan banyak yang belum diinput secara lengkap dan tepat waktu.

“Masih ditemukan bahwa sebagian besar Kampung KB di wilayah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara belum melakukan updating data secara optimal,” katanya.

Novi menjelaskan lemahnya pelaporan berdampak langsung terhadap rendahnya capaian klasifikasi Kampung KB. Saat ini Kampung KB dengan klasifikasi mandiri dan berkelanjutan di Kalimantan Timur baru mencapai 34 persen, sedangkan di Kalimantan Utara mencapai 40 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar Kampung KB masih berada pada klasifikasi dasar dan berkembang. Karena itu, BKKBN akan melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan apakah kendala berasal dari capaian program atau keterbatasan kapasitas operator pelaporan.

Selain itu, Novi menilai penguatan kapasitas pengelola program menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas data. "Pelaporan yang akurat dan berkelanjutan dinilai sangat menentukan proses evaluasi, pengambilan kebijakan, hingga pengembangan program keluarga berkualitas di masa mendatang," ujarnya.