RRI.CO.ID, Meulaboh - Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi di Aceh Barat menggelar aksi dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional di Simpang Pelor, depan Gedung DPRK Aceh Barat, Jumat, 1 Mei 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak kepada buruh.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan penting kepada pemerintah. Di antaranya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, penghapusan sistem outsourcing, serta revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Selain itu, massa juga mendesak ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 dan reformasi sistem perpajakan. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk mewujudkan kesejahteraan buruh di Indonesia.

Para peserta aksi datang dengan membawa berbagai atribut berupa spanduk dan poster berisi tuntutan. Tulisan seperti “kesejahteraan buruh adalah tanggung jawab negara”, “hapus outsourcing”, dan “tolak upah murah” tampak menghiasi lokasi aksi.

Salah satu orator dalam aksi tersebut menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan buruh. “Kaum buruh dari dulu hingga sekarang terus-terusan diikat bahkan dirantai dengan undang-undang yang membuat mereka tidak bebas bergerak dan bekerja dengan aman,” ujar orator tersebut.

Selain berorasi secara bergantian, massa juga menampilkan aksi teatrikal. Aksi ini menggambarkan kondisi buruh yang dianggap masih tertekan dan belum mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.

Di akhir kegiatan, sejumlah orator menegaskan akan kembali menggelar aksi serupa jika tuntutan mereka tidak direspons. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Aksi yang dimulai sejak pukul 16.00 WIB itu berlangsung damai dan kondusif hingga selesai. Pengamanan dilakukan oleh sekitar 250 personel Polres Aceh Barat yang dilengkapi satu unit kendaraan water cannon.