RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, membeberkan kondisi infrastruktur jalan provinsi yang dinilai telah lama terabaikan. Dari total panjang jalan provinsi sekitar 1.500 kilometer, hampir 900 kilometer berada di Pulau Sumbawa. Sebagian besar ruas, menurut dia, tidak pernah mendapat perawatan memadai selama puluhan tahun.

Iqbal mengatakan, kerusakan jalan yang kini menjadi sorotan publik bukan semata akibat beban kendaraan. Faktor utama justru berasal dari perubahan kondisi lingkungan yang tidak diantisipasi sejak awal pembangunan.

“Dulu jalan dibangun dalam kondisi iklim yang berbeda. Banjir belum separah sekarang. Hampir semua ruas tidak dilengkapi sistem drainase yang baik,” kata Iqbal di Pendopo, Rabu, 29 April 2026.

Ia menjelaskan, munculnya sumber-sumber air baru akibat erosi di kawasan perbukitan memperparah kondisi tersebut. Saat musim hujan, air menggenang tanpa saluran pembuangan yang memadai, lalu menggerus badan jalan hingga menyebabkan pergeseran tanah dan kerusakan struktural.

Saat ini, sekitar 172 kilometer jalan provinsi disebut memerlukan perbaikan total. Dengan standar konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, biaya pembangunan mencapai sekitar Rp5 miliar per kilometer. Artinya, kebutuhan anggaran untuk menangani kerusakan itu mencapai ratusan miliar rupiah.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran pemeliharaan dalam lima tahun terakhir membuat kondisi jalan semakin memburuk. Iqbal menyebut, dana yang tersedia di Balai Jalan selama ini hanya cukup untuk operasional dasar. Bahkan, peralatan berat yang dimiliki sangat minim. Di Pulau Sumbawa, misalnya, hanya terdapat satu unit alat berat dan dalam kondisi rusak.

"Dalam lima tahun terakhir, anggaran pemeliharaan yang diterima sangat kecil sehingga hanya cukup untuk membayar operasional dasar. Peralatan berat pun minim," ujarnya.

Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mulai melakukan konsolidasi sumber daya. Sejumlah kendaraan operasional dari organisasi perangkat daerah dialihkan untuk mendukung perbaikan jalan. Selain itu, alat berat yang sebelumnya terbengkalai di berbagai instansi diinventarisasi dan diperbaiki agar dapat digunakan kembali.

Iqbal menilai, persoalan utama bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan belum terkelolanya potensi yang ada secara optimal. “Negeri ini sebenarnya tidak miskin, tapi kekayaannya tidak terkonsolidasi dengan baik,” katanya.

Pemerintah daerah kini mulai meningkatkan anggaran pemeliharaan, melengkapi peralatan, serta memperkuat sumber daya manusia. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembentukan Tim Reaksi Cepat untuk penanganan jalan rusak. Setiap laporan yang masuk ditargetkan ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 24 jam.

Selain itu, sistem pelaporan digital tengah dikembangkan untuk mempercepat respons di lapangan. Jika tidak ada tindak lanjut dalam waktu yang ditentukan, akan diberikan peringatan kepada pihak terkait.

Iqbal menegaskan, perbaikan jalan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Pemerintah daerah mulai mengarah pada pembangunan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi stabilizer yang dinilai lebih tahan terhadap air dan lebih efisien dibandingkan aspal konvensional.

Teknologi tersebut telah lama digunakan di sejumlah negara dengan kondisi tanah labil. Dengan pendekatan itu, biaya perbaikan jalan disebut dapat ditekan hingga setengahnya.

“Kerusakan jalan ini persoalan sistemik. Maka penyelesaiannya juga harus sistemik, tidak bisa tambal sulam,” kata Iqbal.