Gubernur Iqbal Titip Dua Tugas Besar kepada Pengurus Baru Dekopinwil NTB
- 21 Jul 2026 15:13 WIB
- Mataram
Poin Utama
- Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB periode 2025–2030 resmi dikukuhkan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
- Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan koperasi selama ini dikenal sebagai soko guru perekonomian nasional.
- Dekopinwil NTB telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga strategis, antara lain Dinas Koperasi NTB, Bank NTB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, Perum Bulog, LPDB, serta mitra swasta dan perguruan tinggi.
RRI.CO.ID, Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menitipkan dua agenda utama kepada pengurus Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) NTB periode 2025–2030. Pertama, yakni membenahi tata kelola sumber daya manusia (SDM). Kedua, memperbaiki citra koperasi agar kembali dipercaya masyarakat.
Pesan itu disampaikan Iqbal saat melantik pengurus Dekopinwil NTB di Aula Bank NTB Syariah, Mataram, Selasa, 21 Juli 2026. Menurut Iqbal, pengurus baru harus bergerak cepat karena masa kerja efektif mereka berkurang satu tahun akibat tertundanya pelantikan.
"Masa jabatannya 2025–2030, tapi baru dilantik 2026. Artinya waktu efektif tinggal empat tahun. Harus berlari karena sudah kehilangan satu tahun," kata Iqbal.
Ia mengatakan koperasi selama ini dikenal sebagai soko guru perekonomian nasional. Namun, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah, sekitar 1,7 persen. Kondisi tersebut, menurut dia, dipengaruhi lemahnya tata kelola organisasi dan citra koperasi yang belum sepenuhnya pulih di mata masyarakat.
Karena itu, pembenahan manajemen organisasi dan rebranding koperasi menjadi pekerjaan utama yang harus segera dilakukan pengurus baru.
Ketua Dekopinwil NTB Anis Mudjahid Akbar mengatakan kepengurusan yang baru dilantik akan fokus memperkuat kolaborasi untuk menjawab berbagai persoalan koperasi di daerah.
Menurut Anis, koperasi di NTB memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Namun, pengembangannya masih terkendala akses pembiayaan, kapasitas manajerial, transformasi digital, dan jaringan kemitraan usaha.
"Tantangan itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh koperasi. Dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan," ujarnya.
Sebagai langkah awal, Dekopinwil NTB telah menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga strategis, antara lain Dinas Koperasi NTB, Bank NTB Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Perum Bulog, LPDB, serta mitra swasta dan perguruan tinggi.
Anis mengatakan kerja sama tersebut akan diarahkan pada program konkret, seperti memperluas akses pembiayaan, mempercepat digitalisasi koperasi, dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola koperasi.
"Kami ingin Dekopinwil NTB menjadi rumah besar bagi gerakan koperasi sekaligus mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi di NTB," katanya.
Pelantikan pengurus Dekopinwil NTB berlangsung bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diawali forum bisnis, pelantikan, dan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil). Puncak peringatan Harkopnas di NTB dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli 2026 melalui kegiatan jalan sehat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....